Pengasuh dan Alumni Ponpes Babakan Kritik Kebijakan Gubernur Jabar Lewat Maklumat

Dua lembar dokumen dari  Majelis Komunikasi Alumni Babakan Pimpinan Pusat Albab. Foto : Yudistira

Majalengka – Para pengasuh dan alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, menyatakan sikap atas sejumlah kebijakan Pemprov Jawa Barat. Lewat maklumat resmi, mereka menyampaikan lima poin keberatan terhadap kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dianggap merugikan dunia pendidikan, khususnya pesantren.

Maklumat ini disampaikan Majelis Komunikasi Alumni Babakan (Makom Albab) dan ditandatangani pada Sabtu (19/7/2025). Dokumen itu juga diterima Inet99.id pada Selasa (22/7/2025).

Penandatanganan dilakukan Ketua Persatuan Seluruh Pesantren Babakan (PSPB) KH Marzuki Ahal, dan Ketua Umum Makom Albab Kombes Pol (Purn) Dr H. Juhana Zulfan, MM.

5 Poin Keberatan Makom Albab

Makom Albab mencatat lima poin utama dalam maklumat tersebut:

1. Penghapusan dana hibah pesantren di APBD 2025 dinilai melanggar UU No 18/2019 tentang Pesantren. Mereka menyebut pesantren punya hak atas afirmasi dan fasilitasi dari negara.

2. Kebijakan lima hari sekolah dinilai mengancam keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah. Jam sekolah yang panjang dianggap menyingkirkan aktivitas pendidikan keagamaan nonformal.

3. Rombongan belajar (rombel) 50 siswa per kelas dianggap terlalu padat dan bisa menurunkan kualitas belajar, terutama di sekolah swasta.

4. Bantuan pendidikan tidak merata. Mereka menyoroti Pergub Jabar No 58/2022 yang memberi bantuan lebih besar ke sekolah negeri ketimbang swasta.

5. Aturan penyerahan ijazah gratis lewat SE Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil dan tak mempertimbangkan kearifan lokal.

Makom Albab menegaskan bahwa maklumat ini bukan untuk memicu konflik, tapi sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat.

"Kebijakan menyangkut masa depan umat harus dirumuskan secara musyawarah, melibatkan semua elemen masyarakat, dan berpihak pada rakyat kecil," tegas pernyataan resmi mereka.

NU Jabar Juga Kritik Kebijakan Gubernur

Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad juga ikut bersuara. Ia menyoroti kebijakan rombel besar di SMA dan SMK negeri sebagai bagian dari program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

Menurutnya, langkah itu bisa mematikan peran sekolah swasta yang selama ini berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.

"Negara ini dibangun atas dasar kebersamaan, bukan individualisme. Pendidikan pun harus dibangun dengan semangat kolektif, melibatkan semua pihak," ujar KH Juhadi, dikutip dari Kabar-majalengka.com (Senin, 21/7/2025).

Pewarta •Yudistira

Editor •Andi