Bandara Kertajati Jadi Pangkalan Militer AS? Ini Kata DPR
0 menit baca
Majalengka, iNet99.id – Rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kembali menjadi perhatian publik nasional. Isu ini mencuat setelah sejumlah anggota DPR RI menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung operasional pesawat angkut militer Amerika Serikat.
Pembahasan mengenai fasilitas MRO di Kertajati ramai diberitakan berbagai media nasional pada 21 Mei 2026. Sejumlah pihak menilai keberadaan fasilitas tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa Bandara Kertajati dapat menjadi pangkalan militer Amerika Serikat berkedok kerja sama teknis penerbangan.
Dilansir dari laman resmi DPR RI, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti pentingnya transparansi pemerintah terkait kerja sama strategis di kawasan Kertajati. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bentuk kerja sama yang dijalin agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau ini benar digunakan untuk pesawat angkut militer Amerika Serikat, tentu akan memunculkan pertanyaan besar soal posisi netralitas Indonesia,” ujar TB Hasanuddin seperti dikutip dari laman emedia.dpr.go.id.
Ia menegaskan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Karena itu, setiap kerja sama yang berkaitan dengan fasilitas strategis nasional harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kekuatan militer asing.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu menjaga kedaulatan dan independensi dalam menentukan arah kebijakan pertahanan nasional. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan detail mengenai batas penggunaan fasilitas MRO tersebut.
Selain itu, DPR juga menilai perlunya pengawasan ketat apabila fasilitas tersebut nantinya melayani pesawat asing, terutama yang berkaitan dengan kepentingan militer.
Sementara itu, pemberitaan Kompas.com mengangkat kekhawatiran serupa dari anggota DPR terkait potensi munculnya anggapan bahwa Kertajati merupakan “pangkalan militer AS berkedok”. Pernyataan itu muncul karena adanya kemungkinan fasilitas MRO dapat digunakan untuk menangani pesawat angkut militer Amerika.
Dalam laporan tersebut, anggota DPR meminta pemerintah tidak menutup-nutupi informasi kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami secara jelas tujuan pembangunan fasilitas MRO di kawasan BIJB Kertajati.
“Jangan sampai nanti publik maupun dunia internasional memandang Indonesia seolah memberikan ruang untuk kepentingan militer negara tertentu,” demikian kekhawatiran yang disampaikan dalam pemberitaan nasional tersebut.
Kompas.com juga menyoroti bahwa isu ini menjadi sensitif karena terjadi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Indonesia sebagai negara nonblok dinilai harus menjaga posisi netral dan tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan besar dunia.
Di sisi lain, pemberitaan dari afu.id menyebutkan bahwa rencana pembangunan bengkel pesawat atau fasilitas perawatan pesawat militer Amerika Serikat di Kertajati memunculkan pertanyaan mengenai netralitas RI.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa fasilitas MRO pada dasarnya merupakan pusat perawatan dan perbaikan pesawat. Namun karena disebut berpotensi melayani pesawat angkut militer AS, isu tersebut langsung menjadi perhatian publik dan politik.
AFU juga menyoroti bahwa kerja sama strategis yang berkaitan dengan fasilitas penerbangan dan aset militer asing selalu menjadi isu sensitif di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari sejarah panjang politik luar negeri Indonesia yang selama ini menolak keberadaan pangkalan militer asing permanen.
Meski isu ini ramai dibicarakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah Indonesia yang menyatakan Bandara Kertajati akan dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat.
Belum ada pula pernyataan resmi terkait penempatan pasukan asing permanen di kawasan BIJB Kertajati. Status bandara tersebut sampai saat ini masih sebagai bandara sipil dan komersial.
Yang berkembang saat ini adalah pembahasan mengenai fasilitas MRO atau pusat perawatan pesawat yang dinilai memiliki nilai strategis karena Kertajati memiliki landasan panjang dan kawasan yang luas.
Pemerintah sendiri sebelumnya mendorong optimalisasi Bandara Kertajati agar memiliki peran lebih besar dalam mendukung industri penerbangan nasional maupun aktivitas logistik internasional.
Namun demikian, DPR meminta seluruh bentuk kerja sama yang melibatkan pihak asing dilakukan secara terbuka dan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
Isu ini pun memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai pengembangan fasilitas MRO dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan industri penerbangan nasional. Namun sebagian lainnya khawatir apabila fasilitas tersebut nantinya berkaitan dengan kepentingan militer negara asing.
Di tengah polemik yang berkembang, berbagai pihak mengingatkan pentingnya pemerintah menjaga transparansi dan komunikasi publik agar tidak menimbulkan disinformasi maupun spekulasi liar.
Hingga kini, polemik mengenai fasilitas MRO di Bandara Kertajati masih terus menjadi perhatian publik dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait arah kerja sama dan penggunaan fasilitas tersebut di masa mendatang.
Editor: Andi
Sumber: emedia.dpr.go.id
Kompas.com
afu.id
