Pengawasan Subsidi Energi Diperketat,Komisi XII DPR RI,Ateng Sutisna Soroti Risiko Penyalahgunaan di Tengah Tekanan Impor
0 menit baca
 |
| Anggota DPRI Komisi XII, Ateng Sutisna di dampingi Ketua DPD PKS Majalengka dan Bupati Majalengka Eman Suherman di acara halal bihalal. (Foto: Eko) |
Majalengka,iNet99.id - Upaya pemerintah menjaga stabilitas energi nasional kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya kebutuhan dan tekanan impor. Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi agar tetap tepat sasaran.
Anggota Komisi XII DPR RI, H. Ateng Sutisna, mengatakan pemerintah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah: menahan harga energi agar tetap stabil, sekaligus memastikan pasokan aman di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi.
“Pemerintah berupaya keras menjaga harga tidak naik, tapi di sisi lain kita juga harus pastikan distribusi subsidi tidak disalahgunakan,” kata Ateng saat menghadiri Halal Bihalal DPD PKS Majalengka di Saung Panganter Kahayang, Jawa Barat, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, potensi penyimpangan seperti penimbunan BBM dan LPG menjadi risiko yang terus diawasi. DPR, kata dia, membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi energi bersubsidi.
“Kalau ada praktik penimbunan, silakan laporkan. Kami di Komisi XII akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Stok Aman, Tapi Ketergantungan Impor Tinggi
Di tengah kekhawatiran kelangkaan, Ateng memastikan kondisi pasokan energi nasional, termasuk LPG, masih relatif aman. Namun, ia mengakui Indonesia masih bergantung pada impor hingga sekitar 80% untuk kebutuhan gas.
Ia mencontohkan, berdasarkan hasil pemantauan di terminal LPG, stok sempat berada di level 9,8 hari. Namun dalam waktu singkat, pasokan kembali masuk sehingga menjaga keseimbangan distribusi.
“Artinya sistem suplai kita berjalan dinamis. Sebelum stok habis, pasokan baru sudah masuk,” ujarnya.
Kapasitas cadangan nasional sendiri, lanjut dia, secara teknis hanya mampu menopang kebutuhan sekitar 25–30 hari. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi kunci utama menjaga stabilitas energi.
Panic Buying Jadi Ancaman Distribusi
Ateng juga menyoroti fenomena kelangkaan LPG di sejumlah daerah yang dinilai lebih dipicu lonjakan konsumsi, bukan gangguan pasokan.
Ia mencontohkan kejadian di Majalengka, di mana permintaan meningkat saat arus mudik karena bertambahnya populasi sementara.
“Bukan karena suplai kurang, tapi konsumsi meningkat. Sekarang sudah kembali normal,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Menurutnya, pembelian berlebihan justru berpotensi mengganggu sistem distribusi yang sudah dirancang pemerintah.
“Kalau masyarakat panik, distribusi bisa terganggu. Padahal stok sebenarnya ada,” katanya.
Dorong Transisi Energi, dari Listrik hingga Biodiesel
Dalam jangka panjang, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satu langkah yang didorong adalah penggunaan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga.
“Kalau bisa beralih ke listrik, itu lebih efisien dan stoknya lebih terjamin,” ujar Ateng.
Selain itu, pengembangan energi berbasis kelapa sawit seperti biodiesel B50 juga dinilai menjadi strategi penting. Program ini tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka peluang ekspor energi alternatif.
“Kita punya potensi besar. Ke depan bukan tidak mungkin kita ekspor biosolar,” katanya.
Di sektor transportasi, dorongan penggunaan kendaraan listrik juga terus diperkuat sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Avtur Berpotensi Naik Jelang Musim Haji
Menjelang musim haji dan Iduladha, Ateng memastikan pasokan BBM dan gas dalam kondisi normal. Namun, ia mengakui konsumsi avtur atau bahan bakar pesawat diperkirakan meningkat.
Meski demikian, ia menyebut harga avtur di Indonesia masih relatif kompetitif di kawasan ASEAN.
“Bahkan dulu banyak pesawat asing yang memilih isi bahan bakar di Indonesia,” ujarnya.
Ke depan, penyesuaian harga avtur tetap dimungkinkan mengikuti dinamika pasar global. Dampaknya terhadap harga tiket pesawat pun dinilai tidak bisa dilepaskan dari tren global.
“Kenaikan tiket itu fenomena global, bukan hanya di Indonesia,” katanya.
Antisipasi Gangguan Global
Di sisi lain, tantangan distribusi energi global juga menjadi perhatian, termasuk jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Ateng mengungkapkan sempat terjadi hambatan pengiriman, namun pemerintah bergerak cepat mencari alternatif pasokan.
“Kita alihkan sumber, termasuk dari Afrika. Jadi tetap bisa kita jaga,” ujarnya.
Pada akhirnya, ia menegaskan stabilitas harga BBM tetap menjadi prioritas utama pemerintah karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian.
“Kalau BBM naik, semua harga ikut naik. Itu yang jadi pertimbangan utama,” pungkasnya. (Eko)
