Tokoh Pendidikan Ciwidey: Strategi Kepala Sekolah Atasi Batasan Anggaran BOSP
0 menit baca
 |
| Para kepala sekolah Ciwidey bahas efisiensi BOSP untuk pendidikan. |
Bandung iNet99.id – Rapat koordinasi satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, digelar pada Kamis, 5 Februari 2026, di SDN Sukawening. Rapat ini menjadi forum pembahasan berbagai isu penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar.
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala sekolah dan operator SD Negeri se-Kecamatan Ciwidey. Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Pengawas Kecamatan Ciwidey serta Ketua PGRI Ciwidey.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda dibahas, mulai dari evaluasi program pendidikan, kepuasan masyarakat, hingga pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai dana pemerintah untuk mendukung operasional sekolah.
 |
| Wawan Wardana beri keterangan kepada wartawan soal BOSP. |
Salah satu tokoh pendidikan Kecamatan Ciwidey, Wawan Wardana, yang juga merupakan kepala sekolah di SDN Lebakmuncang 01dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan BOSP.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan BOSP yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan tetap memerlukan verifikasi lanjutan oleh pengawas. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di satuan pendidikan.
Wawan Wardana juga menyampaikan adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 sesuai arahan Dinas Pendidikan Pusat. Kebijakan ini berdampak pada perubahan penggunaan BOSP dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan bahwa beberapa komponen pembiayaan yang pada tahun 2025 masih diperbolehkan, seperti konsumsi, transportasi, dan perjalanan dinas, pada tahun ini tidak lagi dapat dibebankan melalui BOSP. Perubahan tersebut menjadi bagian dari diskusi terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan yang termasuk dalam standar proses pembelajaran.
"Satu siswa itu Rp960 ribu. Sebenarnya cukup kalau dilaksanakan sesuai, tapi dengan peraturan sekarang kan tidak bisa digunakan semena-mena," ujar Wawan Wardana saat menjelaskan besaran anggaran BOSP per siswa.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama para kepala sekolah dan operator untuk mencari langkah agar kegiatan pendidikan tetap dapat dilaksanakan.
"Kami diskusi dengan teman-teman bagaimana menyikapi hal ini supaya kegiatan tetap dilaksanakan, tapi dengan efisiensi," katanya.
Dalam diskusi tersebut, dibahas beberapa alternatif, antara lain mengganti kegiatan luring dengan kegiatan daring, atau melaksanakan kegiatan secara perwakilan dengan menunjuk pihak yang dinilai berkompeten untuk mewakili sekolah di tingkat kabupaten apabila anggaran tidak tersedia.
Wawan Wardana juga menyampaikan informasi terkait perbedaan kondisi sekolah penerima BOSP. Ia menjelaskan bahwa baik sekolah dengan jumlah murid sedikit maupun sekolah dengan jumlah murid besar sama-sama menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, ia menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah mengenai pembayaran honor tenaga pendidik non-ASN. Porsi pembiayaan honor yang sebelumnya mencapai 50 persen kini dibatasi menjadi 20 persen.
"Dulu bisa sampai 50 persen, sekarang menjadi 20 persen. Ini cukup berat, apalagi untuk guru yang gajinya kecil," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan secara nasional, sementara kondisi setiap daerah berbeda. Beberapa wilayah memiliki dukungan tambahan dari pemerintah daerah, sedangkan di Kecamatan Ciwidey jumlah guru honorer masih cukup banyak. Hingga saat ini, belum terdapat kejelasan terkait penghasilan guru honorer paruh waktu di wilayah Kecamatan Ciwidey.
Dalam kegiatan tersebut, wartawan sempat meminta pernyataan atau wawancara dari Pengawas Kecamatan Ciwidey terkait pelaksanaan pertemuan, pengelolaan BOSP, dan efisiensi anggaran. Namun, pengawas tidak memberikan komentar secara langsung, dengan alasan harus menghadiri urusan mendesak di Dinas Pendidikan.
Wawan Wardana menutup rapat dengan harapan agar kebijakan pendidikan tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah, terutama bagi guru dan siswa.
"Karena pendidikan menyangkut masa depan bangsa, kami memohon agar pemerintah pusat benar-benar memperhatikan pendidikan dengan sungguh-sungguh. Kebijakan-kebijakannya harus berpihak kepada yang di bawah," ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapan terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang digunakan untuk berbagai program, sehingga kebijakan efisiensi kemungkinan berasal dari pembagian tersebut.
"Mudah-mudahan ke depan pendidikan di Indonesia semakin baik dan negara kita menjadi lebih maju," katanya.
(Pewarta:Uus)
