Rakor MBG di Soreang Soroti Pemerataan Dapur, Distribusi, hingga Evaluasi Program GERTAMAN
0 menit baca
Bandung, INet99.id — Pemerintah Kecamatan Soreang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (26/1/2026). Rakor tersebut tidak hanya menjadi ajang koordinasi lintas sektor, tetapi juga mengungkap sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, mulai dari pemerataan dapur, ketepatan distribusi, hingga dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar.
Rakor dipimpin Camat Soreang dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perangkat daerah terkait, pemerintah desa, perwakilan dunia pendidikan, pelaksana Program MBG, mitra yayasan, mitra distribusi pangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Camat Soreang, Drs. H. Haris Taupik, menekankan pentingnya peran mitra dalam menyiapkan dan menyuplai kebutuhan dapur MBG sesuai standar yang telah ditetapkan. Ia menyoroti persoalan pemerataan dapur, mengingat masih terdapat mitra yang menangani lebih dari satu dapur dengan jumlah sasaran hingga ribuan penerima, sementara di sisi lain masih ada wilayah yang belum terlayani.
Selain pemerataan, Camat juga mengingatkan agar kualitas dan menu MBG dapat dijaga secara merata. Ia menegaskan tidak boleh terjadi perbedaan mencolok antarwilayah, baik dari sisi menu maupun porsi. Meski menyadari tantangan dalam menyajikan satu menu untuk ribuan sasaran dengan selera yang beragam, Camat mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal tanpa mengesampingkan pemenuhan kebutuhan gizi.
Dari sektor pendidikan, Ketua PGRI Kecamatan Soreang, Yeti Lisnawati, menyampaikan dukungan terhadap Program MBG sekaligus sejumlah catatan lapangan. Ia mengungkapkan bahwa distribusi MBG yang kerap datang di tengah kegiatan belajar mengajar memaksa guru melakukan penyesuaian cepat. Demi mencegah risiko makanan basi, MBG terpaksa dibagikan meskipun proses pembelajaran sedang berlangsung, yang berdampak pada terpotongnya waktu belajar, khususnya bagi siswa kelas awal yang masuk pada jam pagi.
Yeti juga menyoroti keterlambatan distribusi yang dinilai perlu segera dibenahi agar tidak terus berulang dan mengganggu ritme pembelajaran. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak agar ketepatan waktu distribusi dapat selaras dengan jadwal sekolah. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif di lingkungan pendidikan, khususnya terkait keberadaan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) yang telah diangkat sebagai PPPK, agar tidak memicu kecemburuan sosial yang berpotensi memengaruhi kinerja guru.
Kondisi tersebut menjadi penanda bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan masih menyisakan persoalan mendasar pada aspek perencanaan distribusi. Program yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang siswa berpotensi kehilangan efektivitasnya apabila ketepatan waktu pengiriman belum diselaraskan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Tanpa pembenahan pada aspek ini, tujuan peningkatan gizi dikhawatirkan justru beririsan dengan terganggunya kualitas proses belajar mengajar.
 |
| Sofah Walmarwah TP-PKK Desa Soreang |
Dalam rakor yang sama, Program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) turut menjadi bahan evaluasi. Ketua TP PKK Desa Soreang, Sofah Walmarwah, menyampaikan bahwa program yang digagas Bupati Bandung tersebut memiliki tujuan positif, terutama dalam mendorong peningkatan pendapatan kader. Namun, berdasarkan pelaksanaan di 10 desa se-Kecamatan Soreang, program tersebut dinilai masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan kondisi lapangan dan target yang ditetapkan Dinas Pertanian.
Sofah menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bentuk keluhan, melainkan bagian dari evaluasi bersama. Menurutnya, GERTAMAN sebagai program baru menjadikan Kecamatan Soreang sebagai role model, sehingga pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala, sebagaimana juga terjadi pada Program MBG.
Secara keseluruhan, berbagai masukan yang muncul dalam rakor tersebut menunjukkan bahwa baik Program Makan Bergizi Gratis maupun Program GERTAMAN menghadapi tantangan serupa pada fase awal pelaksanaan, yakni perlunya penyelarasan antara desain program dan kondisi riil di lapangan. Persoalan pemerataan layanan, ketepatan distribusi, hingga penyesuaian target program mengindikasikan bahwa penguatan perencanaan serta fleksibilitas implementasi menjadi kunci agar program unggulan ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
 |
| Ribka R., Koordinator KSPPG Kecamatan Soreang |
Sementara itu, Koordinator Kecamatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Soreang, Ribka R., menyatakan bahwa rakor menjadi ruang koordinasi yang konstruktif bagi para pelaksana. Saat ini, sebanyak 13 dapur MBG telah beroperasi dari target 25 dapur, dengan tantangan utama masih pada aspek pemerataan.
Ke depan, Ribka menegaskan pihaknya akan melakukan penyesuaian sesuai kapasitas dan arahan pemerintah pusat. Menanggapi laporan keterlambatan distribusi, ia menyebutkan kendala teknis seperti pemadaman listrik terkadang sulit diprediksi, namun evaluasi terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Tim monitoring SPPG, dibantu para asisten, secara rutin melakukan pengawasan lapangan dengan kewajiban turun langsung minimal satu kali dalam sepekan.
Ribka menambahkan bahwa kerja sama dengan pelaku UMKM lokal telah berjalan di sejumlah dapur MBG. Adapun pengaduan dari penerima manfaat dapat disampaikan melalui asisten SPPG untuk kemudian dibahas bersama mitra yayasan. Terkait pelaksanaan MBG selama bulan Ramadan, pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat, dengan rencana penyediaan makanan yang memiliki daya tahan hingga 12 jam.
Pewarta: Uus
