KDM Soroti Dampak Pola Proyek: Sungai Tak Terurus, BBWS–PJT–PSDA Diminta Ubah Cara Kerja
0 menit baca
Poto Diambil Dari Tangkap Layar Channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
KDM
BBWS
PSDA
PJT
INET99.id - Ketergantungan pengelolaan sungai pada sistem proyek dinilai berdampak serius terhadap kondisi sungai di berbagai wilayah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menilai pola tersebut membuat perawatan sungai tidak berjalan secara rutin dan berkelanjutan.
Menurut KDM, ketika pengelolaan sungai hanya bergerak dalam skema proyek, maka penanganan baru dilakukan saat ada kegiatan tertentu. Di luar itu, sungai dibiarkan menghadapi persoalan sedimentasi dan penyempitan alur air.
Dalam pernyataannya, KDM membandingkan kondisi tersebut dengan pengelolaan sungai pada masa penjajahan Belanda. Ia menilai, secara faktual, sungai pada masa itu justru lebih terurus dibandingkan saat ini.
“Zaman Belanda sungai terurus, padahal mereka penjajah. Sekarang dikelola oleh bangsa kita malah enggak karuan alias enggak keurus karena polanya proyek,” ujar KDM.
KDM menilai, pola proyek menciptakan pengelolaan sungai yang bersifat reaktif, bukan preventif. Sungai ditangani ketika sudah bermasalah, bukan dirawat secara rutin untuk mencegah kerusakan.
Menurutnya, kondisi ini membuat persoalan sungai terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian mendasar. Pengerukan dilakukan, namun tidak diikuti sistem perawatan jangka panjang.
KDM secara tegas mempertanyakan pola kerja tersebut dan mengusulkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan sungai.
“Makanya saya bilang PSDA, daripada sungai-sungai terus diproyekan, kenapa kita tidak beli alat sebanyak-banyaknya,” kata KDM.
Ia menilai, kepemilikan alat akan memungkinkan pengelolaan sungai dilakukan secara mandiri dan berkesinambungan, tanpa harus menunggu proses proyek yang panjang.
KDM mengusulkan agar setiap sekian kilometer sungai dilengkapi satu pos pengelolaan dengan satu alat berat serta petugas yang bertanggung jawab secara langsung.
“Dalam setiap sekian kilometer ada satu pos dan ada satu alat, baru benar. Di situ ada petugas,” ujar KDM menegaskan.
Menurut KDM, sistem tersebut akan membuat sungai lebih terpantau dan cepat ditangani ketika terjadi pendangkalan atau penyumbatan aliran air.
Ia juga menyoroti dampak pola proyek terhadap penanganan bangunan liar di sempadan sungai. Menurutnya, selama pengelolaan masih menunggu proyek, persoalan tersebut akan terus berlarut.
“Kalau kita nunggu proyek, jangankan ngeruk sungai, bangunan liar di sempadan sungai pun enggak ada yang benerin sekian puluhan tahun,” ungkap KDM.
KDM berharap BBWS, PJT, dan PSDA mulai menghitung kebutuhan serta biaya pengadaan alat pembersih sungai agar ke depan pengelolaan sungai benar-benar berjalan rutin tanpa bergantung pada proyek. Pernyataan ini disampaikan melalui YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
• Artikel ini diambil dari Vidio Channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel tanpa mengurangi substansi yang ada.
