Program Anak Nakal Masuk Barak Militer Dedi Mulyadi Dikritik KPAI, Ini Alasannya
0 menit baca
 |
| Poto Rmol |
Jakarta, iNet99.id - Kebijakan anggota DPR RI Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta klarifikasi atas kebijakan tersebut.
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menegaskan bahwa peran KPAI adalah sebagai pengawas perlindungan anak di Indonesia. Karena itu, permintaan Dedi Mulyadi agar KPAI turun langsung menangani persoalan anak dinilai kurang tepat, mengingat lembaga tersebut bukan eksekutor kebijakan, melainkan pengawas atas pelaksanaannya.
“Ya kerja sama itu kan memang sesuai tugas dan fungsi ya. Saya sudah sampaikan berulang kali ya tugas kami melakukan pengawasan. Jangankan untuk anak ratusan orang ya yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode gitu ya, berbagai program gitu,” ucap Ai Maryati Solihah usai rapat dengar pendapat dengan Baleg DPR soal RUU PPRT, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 21 Mei 2025.
“Satu orang anak pun kan direspons oleh KPAI. Jadi mari kita lihat lagi aturan perundangannya KPAI mengawasi,” sambungnya.
Ai Maryati merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara kebijakan yang dijalankan oleh Dedi Mulyadi, dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap metode tersebut.
Ai menjelaskan bahwa harus ada regulasi yang mengatur mengenai pengiriman anak-anak ke barak militer.
“Yang berikutnya yuk review kembali, ada SOPnya tidak, ada regulasinya, pelibatan dari berbagai pihak tidak, ini yang akan memperkuat, memperkokoh program sehebat apapun memiliki regulasi, memiliki pedoman, memiliki cara-cara kita memberi dukungan pelindungan anak terhadap anak itu sendiri,” jelas dia.
Saat ditanya mengenai komunikasi dengan Dedi Mulyadi terkait pembahasan regulasi pengiriman anak ke barak militer, Ai menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan respons atas surat yang telah dikirimkan.
“Belum diterima surat saya,” tutupnya.
Dedi Mulyadi sebelumnya ramai diperbincangkan publik karena mengajak sejumlah anak yang dianggap nakal untuk tinggal di barak militer sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan. Aksinya itu diunggah dalam beberapa video yang viral di media sosial.
KPAI menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak harus dilakukan dengan prinsip perlindungan yang menyeluruh. Keterlibatan berbagai pihak dan regulasi yang jelas menjadi syarat mutlak agar kebijakan tidak melanggar hak-hak anak.
Editor : jhon
Sumber berita : rmol
