BANDUNG, iNet99.id — Program bantuan becak listrik yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto mulai masuk ke Kota Bandung. Sebanyak 200 unit becak listrik disalurkan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) kepada para pengemudi becak pada 18 September 2026.

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu pengayuh becak, yang sebagian besar merupakan warga berusia lanjut, agar tetap dapat bekerja tanpa harus mengandalkan tenaga fisik seperti ketika menggunakan becak kayuh. GSN menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi becak.

Program becak listrik ini bukan hanya berlangsung di Bandung. Sebelumnya, ratusan unit telah disalurkan di sejumlah daerah, termasuk Tulungagung, Situbondo, Madiun, Lamongan, Kediri hingga sejumlah wilayah lain di Jawa. Program tersebut disalurkan melalui GSN dan diperuntukkan terutama bagi pengayuh becak lanjut usia.

Di Kota Kediri, misalnya, 200 unit becak listrik yang disalurkan melalui GSN disebut merupakan produksi PT Pindad. Dokumentasi ANTARA juga menyebut becak tersebut diberikan kepada pengayuh becak lanjut usia sebagai bagian dari elektrifikasi angkutan roda tiga.

Sementara itu, GSN sebelumnya menyampaikan bahwa pengadaan becak listrik berasal dari dana pribadi Prabowo. Pada November 2025, Wakil Ketua GSN Nanik S. Deyang menyebut 2.303 unit telah dibagikan dan mengatakan sebagian dana pengadaannya berasal dari uang pribadi Prabowo. Dalam kesempatan lain, GSN juga menyebut bantuan tersebut bukan berasal dari APBN.

Namun, dari sisi kebijakan publik, muncul pertanyaan lain yang layak dibahas: apakah penambahan kendaraan roda tiga bermotor listrik di kota besar sudah disiapkan dengan perencanaan transportasi yang memadai?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk Bandung. Kota ini menghadapi persoalan kepadatan lalu lintas dan membutuhkan penguatan transportasi umum yang terintegrasi. Karena itu, kehadiran 200 becak listrik bukan hanya soal kendaraan baru bagi pengayuh becak, tetapi juga menyangkut bagaimana kendaraan tersebut akan ditempatkan dalam sistem transportasi kota.

Bahkan setelah bantuan disalurkan, Pemkot Bandung belum langsung mengoperasikannya secara optimal. Pemerintah kota masih melakukan koordinasi terkait distribusi, titik operasional dan fasilitas pengisian daya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan penentuan lokasi perlu mempertimbangkan tempat tinggal serta wilayah aktivitas para pengayuh becak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar menyediakan kendaraan. Pemerintah juga perlu memastikan di mana becak listrik boleh beroperasi, rute mana yang sesuai, bagaimana keselamatannya, bagaimana parkirnya, serta bagaimana kendaraan tersebut berinteraksi dengan angkot, bus, sepeda motor dan kendaraan lainnya.

Tanggapan Redaksi iNet99.id

Bagi kami di iNet99.id, program membantu pengayuh becak lanjut usia tentu dapat dilihat dari sisi sosial. Mengurangi beban fisik pekerja lansia merupakan tujuan yang masuk akal dan perlu mendapat perhatian.

Tetapi di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat persoalan yang lebih besar. Ketika dunia sedang berlomba mengembangkan kecerdasan buatan (AI), kendaraan otonom, transportasi publik berbasis teknologi, dan sistem mobilitas perkotaan yang semakin terintegrasi, Indonesia jangan sampai hanya berhenti pada mengganti tenaga kayuh dengan motor listrik tanpa membangun ekosistem transportasinya.

Jangan sampai elektrifikasi becak hanya mengganti sumber tenaga, tetapi persoalan transportasinya tetap sama.

Bandung, Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya membutuhkan kebijakan transportasi yang mampu menjawab persoalan kemacetan. Jika jumlah kendaraan di jalan terus bertambah tanpa pengaturan ruang dan rute yang jelas, kendaraan yang ramah lingkungan sekalipun tetap berpotensi menambah kepadatan lalu lintas.

Apalagi persoalan angkutan umum juga belum selesai. Di sejumlah kawasan, angkot menghadapi perubahan pola mobilitas masyarakat akibat munculnya transportasi berbasis aplikasi. Karena itu, ketika kendaraan baru masuk ke jalan, pemerintah perlu memastikan kehadirannya tidak justru semakin membuat sistem transportasi menjadi tumpang tindih.

Kami tidak mempersoalkan becak listriknya. Yang perlu dipertanyakan adalah desain kebijakannya. Apakah becak listrik ini akan menjadi transportasi lingkungan yang terintegrasi, kendaraan wisata, kendaraan kawasan, atau benar-benar menjadi moda transportasi yang bercampur dengan arus lalu lintas utama?

Kalau konsepnya jelas, becak listrik bisa ditempatkan di kawasan tertentu, misalnya kawasan wisata, pasar, permukiman, stasiun atau kawasan yang membutuhkan konektivitas jarak pendek. Dengan begitu, kendaraan tersebut bisa menjadi penghubung atau feeder menuju transportasi umum, bukan sekadar kendaraan tambahan di jalan raya.

Karena itu, menurut kami, pemerintah perlu membuka data dan desain program secara lebih terang: berapa total unit yang akan disalurkan, siapa produsen setiap unit, berapa nilai pengadaannya, dari mana sumber dananya, bagaimana mekanisme distribusinya, serta bagaimana pemerintah daerah mengatur operasionalnya.

Program bantuan publik akan lebih mudah diterima masyarakat apabila tidak berhenti pada seremoni pembagian kendaraan. Yang lebih penting adalah memastikan kendaraan tersebut benar-benar digunakan, memberikan manfaat ekonomi bagi penerima, aman di jalan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi sistem transportasi perkotaan.

Pada akhirnya, becak listrik bukan sekadar soal becak dan bukan pula sekadar soal listrik. Ini adalah persoalan bagaimana Indonesia merancang mobilitas perkotaan di masa depan. Bantuan kepada pengayuh becak perlu berjalan bersamaan dengan pembenahan transportasi umum, pengaturan lalu lintas, dan pemanfaatan teknologi.

Pertanyaannya sekarang bukan hanya “berapa banyak becak listrik yang dibagikan?”, tetapi juga “setelah dibagikan, becak listrik itu akan ditempatkan di mana dan menjadi bagian dari sistem transportasi yang seperti apa?”

Itulah pertanyaan yang menurut kami perlu dijawab pemerintah.***