Polemik Investasi Pasar Baru Bandung Rp800 Miliar, Iwan Suhermawan Minta Pangkas Jadi Rp300-350 Miliar
0 menit baca
 |
| Walikota Bandung M.Farhan bersalaman dengan Ketua HP2B Iwan Suhermawan |
Bandung, iNet99.id - Wacana investasi revitalisasi Pasar Baru Bandung senilai Rp800 miliar tengah memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat, khususnya para pedagang.
Pemerintah Kota Bandung bersama pihak terkait saat ini sedang melakukan peninjauan ulang yang komprehensif agar kebijakan yang diambil tidak membebani ekosistem perdagangan di salah satu pusat grosir legendaris tersebut.
Nilai fantastis yang direncanakan sejak sebelum masa pandemi COVID-19 itu dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah Kota Bandung memandang bahwa angka tersebut perlu dikaji ulang secara objektif agar kesepakatan bisnis yang terjalin tetap realistis bagi semua pihak yang berkepentingan.
Di tengah bergulirnya rencana evaluasi tersebut, gelombang penolakan dan keberatan yang tegas datang dari internal para pedagang.
Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung (HP2B), Iwan Suhermawan, secara terbuka menyatakan keberatannya sejak tahun 2018 terhadap angka investasi jumbo yang sempat diapungkan dalam perencanaan terdahulu.
Saat dihubungi langsung oleh media online inet99.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Iwan Suhermawan menegaskan bahwa para pedagang menolak besaran nilai investasi yang terlalu tinggi dan tidak rasional.
Ia secara blak-blakan mengusulkan agar angka investasi atau revitalisasi tersebut dipatok jauh lebih rendah, yakni cukup di kisaran angka Rp300 miliar hingga Rp350 miliar saja.
Menurut Iwan, angka penawaran di kisaran Rp300 miliar sampai Rp350 miliar dinilai sudah jauh lebih dari cukup untuk membenahi fasilitas tanpa harus menimbulkan beban finansial tambahan yang berpotensi menyulitkan para penyewa atau pemilik toko di Pasar Baru. Keberatan ini dilandasi oleh kekhawatiran bahwa nilai investasi yang terlalu tinggi pada akhirnya akan berdampak pada tingginya biaya sewa kios.
Menanggapi masukan dari para pedagang, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk menempatkan kepastian hukum serta perlindungan usaha pedagang sebagai prioritas utama.
Evaluasi perjanjian kerja sama yang melibatkan Perumda Pasar Juara dan pihak pengelola saat ini sedang digodok secara hati-hati untuk mencari jalan tengah terbaik.
Selain menyoroti masalah nilai investasi, dinamika penataan Pasar Baru Bandung juga berjalan seiring dengan momentum reaktivasi rute penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kembali kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja di pusat perdagangan tekstil terbesar di Kota Kembang tersebut.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi kawasan, Pemkot Bandung turut merencanakan penyediaan fasilitas transportasi penghubung berupa layanan shuttle khusus.
Moda transportasi ini diproyeksikan dapat memudahkan mobilitas wisatawan dari bandara langsung menuju kawasan sentra belanja Pasar Baru dan sekitarnya.
Kendati demikian, pihak HP2B tetap mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada rencana besar penarikan investor, melainkan juga menepati janji perbaikan infrastruktur penunjang di luar gedung.
Perbaikan fasilitas umum seperti akses jalan dan penerangan lampu jalan di sekitar kawasan Pasar Baru menjadi pekerjaan rumah mendesak yang ditunggu-tunggu para pedagang.
Ke depan, hasil akhir dari kajian ulang nilai investasi Rp800 miliar ini akan sangat menentukan arah masa depan pengelolaan Pasar Baru Bandung.
Baik pemerintah maupun asosiasi pedagang kini tengah berupaya merumuskan format kerja sama ideal yang adil, transparan, dan berpihak pada keberlangsungan ekonomi kerakyatan. (*)
