Paskibar Geruduk Disdik Kota Bandung, Soroti Transparansi Dana RMP 2026
0 menit baca
 |
| Poto: yana/iNet99.id |
BANDUNG | INET99.id – Sekitar 400 peserta aksi yang tergabung dalam Paguyuban Paskibar Kota Bandung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Senin (14/9/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan meminta keterbukaan informasi terkait pelaksanaan Program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Tahun Anggaran 2026.
Aksi berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan yang menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan anggaran pendidikan. Pernyataan sikap Paguyuban Paskibar menyebutkan bahwa dana RMP bersumber dari APBD Kota Bandung sehingga pengelolaannya dinilai harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebelum memasuki Kantor Dinas Pendidikan, peserta aksi terlebih dahulu menampilkan atraksi pencak silat dan debus. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi sekaligus menampilkan seni dan budaya khas yang dibawa para peserta.
Sempat Tutup Jalan Ahmad Yani
Situasi sempat memanas ketika peserta aksi melakukan penutupan akses Jalan Ahmad Yani di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Penutupan akses tersebut dilakukan sebagai bagian dari desakan massa agar aspirasi mereka dapat diterima dan mendapatkan respons dari pihak Dinas Pendidikan. Setelah dilakukan komunikasi, peserta aksi kemudian diperkenankan masuk ke lingkungan Kantor Dinas Pendidikan untuk menyampaikan aspirasi.
Kepala Disdik Tidak Dapat Menemui Massa
Peserta aksi tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron. Menurut informasi yang diterima peserta aksi, Asep Saeful Gufron sedang mengikuti rapat di Balai Kota Bandung bersama pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski demikian, pihak Dinas Pendidikan kemudian menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengagendakan pertemuan dengan Paguyuban Paskibar pada Selasa pukul 09.00 WIB untuk membahas aspirasi yang disampaikan.
Agenda pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah massa menyampaikan tuntutannya pada aksi hari ini.
Aksi Berlanjut ke Balai Kota Bandung
Tidak berhenti di Kantor Dinas Pendidikan, peserta aksi kemudian bertolak menuju Kantor Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana Nomor 2.
Rombongan melanjutkan penyampaian aspirasi di Balai Kota Bandung sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan mereka mengenai keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap Program RMP.
Dalam pernyataan sikapnya, Paguyuban Paskibar menegaskan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan program, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan uang rakyat.
Paskibar: Kami Mendukung Program RMP, Tetapi Harus Transparan
Paguyuban Paskibar juga menyatakan dukungan terhadap Program RMP yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan.
Namun, menurut mereka, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan publik.
Mereka meminta informasi mengenai sekolah penerima manfaat, yayasan penyelenggara, jumlah siswa penerima serta besaran dana yang diterima dapat dibuka dan diverifikasi masyarakat.
“Uang rakyat bukan uang pribadi. Buka datanya, pertanggungjawabkan pengelolaannya.” imbuh Wa Wardaya selaku kordinator aksi.
Pesan tersebut menjadi salah satu penegasan utama dalam pernyataan sikap Paguyuban Paskibar Kota Bandung. Kang Beri selaku koordinator aksi memberikan pernyataan dalam aksi tersebut.
“Kami datang bukan untuk menghambat program pemerintah. Kami datang untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam Program RMP dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.” ujarnya.
Hal senada di utarakan oleh wa wardaya
“Kami menghormati agenda Kepala Dinas Pendidikan yang hari ini belum dapat menemui peserta aksi. Kami menerima agenda pertemuan pada Selasa pukul 09.00 WIB dan berharap pertemuan tersebut menjadi ruang dialog yang terbuka, objektif dan menghasilkan kejelasan atas aspirasi yang kami sampaikan.”
“Paskibar mendukung program yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan pendidikan. Tetapi dukungan harus berjalan bersama transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi.”
Kang beri selaku kordinator aksi menambahkan tentang aksi selanjutnya yang akan dilanjutkan di balaikota Bandung.
“Hari ini kami melanjutkan aspirasi ke Balai Kota Bandung. Kami ingin memastikan suara masyarakat didengar dan pengelolaan uang publik dapat diketahui serta diawasi bersama.” tutup kang beri.
