KPK Bongkar Masalah Serius Program MBG! Dapur Tak Standar hingga Dugaan Keracunan Terungkap
0 menit baca
Bandung, iNet99.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah temuan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian publik. Temuan tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kondisi dapur hingga lemahnya sistem pengawasan.
Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, sejumlah dapur yang digunakan dalam program MBG diketahui tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi para penerima manfaat.
"Banyak dapur tidak memenuhi standar teknis SPPG, yang berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah," bunyi temuan KPK dalam kajiannya, dikutip Jumat, 17 April 2026.
Temuan tersebut menjadi sorotan serius karena program MBG menyasar kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah. Ketidaksesuaian standar dapur dinilai dapat berdampak langsung terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi.
Selain persoalan dapur, KPK juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program ini. Minimnya kontrol dinilai membuka celah terhadap potensi pelanggaran standar kesehatan.
"Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya," demikian temuan KPK.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih belum berjalan maksimal. Padahal, keterlibatan instansi terkait sangat penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang didistribusikan.
Tak hanya itu, KPK juga menemukan bahwa program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Hal ini mencakup baik target jangka pendek maupun jangka panjang yang seharusnya menjadi tolok ukur efektivitas program.
"Belum adanya indikator keberhasilan program MBG, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta belum dilakukan pengukuran baseline status gizi dan capaian akademik penerima manfaat," bunyi poin kajian tersebut.
Absennya indikator ini dinilai menyulitkan proses evaluasi program secara menyeluruh. Tanpa parameter yang jelas, keberhasilan program menjadi sulit diukur secara objektif dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Temuan KPK ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar segera melakukan pembenahan menyeluruh. Program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat harus didukung oleh sistem yang kuat, transparan, dan terukur.
Dengan adanya temuan ini, publik berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program, mulai dari peningkatan standar dapur hingga penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.
