Ribuan Motor untuk SPPG, Honorer Masih Gigit Jari, Dian Rahadian: Ini Tidak Adil
0 menit baca
 |
| Pengamat politik Dian Rahadian |
Bandung, INET99.ID – Viral di media sosial terkait keberadaan puluhan ribu motor listrik berlabel MBG yang disebut-sebut diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai sorotan publik. Badan Gizi Nasional (BGN) pun mengakui bahwa kendaraan tersebut memang disiapkan untuk menunjang kinerja para kepala SPPG di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
Namun di balik kebijakan tersebut, muncul gelombang kritik dari masyarakat yang menilai adanya ketimpangan dalam prioritas kebijakan pemerintah. Perhatian besar terhadap pengadaan fasilitas dinilai belum sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, khususnya para tenaga honorer.
Selama ini, honorer guru, tenaga administrasi, hingga honorer ASN masih menghadapi berbagai persoalan klasik. Mulai dari gaji yang jauh dari kata layak, status kerja yang belum pasti, hingga terbatasnya kuota pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di sisi lain, muncul perbandingan mencolok terkait besaran penghasilan. Sejumlah informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa pegawai dalam struktur program SPPG, khususnya pada level tertentu, memiliki penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan honorer pada umumnya.
Sementara itu, banyak honorer di berbagai daerah masih menerima gaji di bawah standar upah minimum, bahkan ada yang hanya berkisar ratusan ribu hingga di bawah satu juta rupiah per bulan.
Perbedaan ini semakin memperkuat persepsi ketimpangan di tengah masyarakat. Apalagi, di saat fasilitas seperti kendaraan operasional dapat dengan cepat direalisasikan, peningkatan kesejahteraan honorer dinilai masih berjalan lambat.
Sejumlah netizen bahkan membandingkan secara langsung antara fasilitas yang diberikan kepada pejabat struktural dengan kondisi honorer di lapangan. Narasi tentang “negara lebih cepat menyediakan kendaraan dibandingkan meningkatkan kesejahteraan manusia” pun ramai diperbincangkan.
Pengamat politik Dian Rahadian menilai, polemik ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut persepsi keadilan di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjelaskan secara transparan dan proporsional terkait kebijakan tersebut.
“Persoalan ini bukan semata soal motor listrik, tapi soal rasa keadilan. Ketika publik melihat ada fasilitas yang begitu cepat direalisasikan, sementara kesejahteraan honorer berjalan lambat, maka yang muncul adalah persepsi ketimpangan,” ujar Dian Rahadian.
Ia menambahkan, perbedaan penghasilan antara honorer dan pegawai dalam program tertentu juga menjadi faktor yang memicu sensitivitas publik. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang lebih luas.
“Ketimpangan itu tidak hanya soal angka, tapi soal rasa. Ketika honorer yang bekerja bertahun-tahun masih menerima gaji minim, sementara di sisi lain ada program dengan fasilitas dan penghasilan lebih baik, maka wajar jika muncul pertanyaan dari masyarakat,” lanjutnya.
Dian juga menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas program. Menurutnya, honorer selama ini memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan.
“Honorer itu tulang punggung di banyak sektor. Kalau mereka terus merasa diabaikan, ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi anggaran dan keberpihakan kebijakan menjadi kunci,” tegasnya.
Di sisi lain, hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait jumlah pasti kendaraan yang disalurkan maupun besaran anggaran yang digunakan. Minimnya informasi ini turut memperkuat spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan pun mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mempercepat penyelesaian persoalan honorer secara menyeluruh. Mulai dari peningkatan gaji, kepastian status, hingga perlindungan kerja yang lebih jelas.
Di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, kebijakan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat dinilai menjadi hal yang paling dinantikan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Editor •Andi
Media iNet99.id
