Anggota DPR RI Endipat Wijaya Sindir Donasi 10M di Aceh: Negara Sudah Kucurkan Triliunan!
Jakarta, inet99.id — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung pihak-pihak yang datang sekali ke wilayah bencana di Sumatra namun merasa paling bekerja. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Komdigi Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Endipat membandingkan informasi bantuan pemerintah dengan donasi masyarakat yang mencapai Rp10 miliar untuk korban banjir dan longsor di Sumatra. Ia menegaskan bahwa kontribusi pemerintah jauh lebih besar dibandingkan bantuan yang sering diangkat ke publik.
Ia mengklaim pemerintah sudah memberikan bantuan maksimal di seluruh wilayah terdampak bencana. Menurut dia, kerja pemerintah kerap tidak tersampaikan dengan baik sehingga muncul persepsi publik bahwa negara tidak hadir.
Dalam rapat tersebut, Endipat berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menggencarkan penyebaran informasi mengenai upaya pemerintah di lapangan. Menurutnya, persepsi publik harus dibangun berdasarkan fakta, bukan narasi sepihak.
Ia secara khusus meminta Komdigi memberi atensi terhadap penyampaian informasi terkait penanganan bencana.
“Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” kata Endipat.
Endipat kemudian menyinggung soal bantuan pemerintah kepada korban bencana di Aceh yang menurutnya nilainya telah mencapai triliunan rupiah. Ia menegaskan bahwa skala bantuan negara jauh lebih besar dibanding sumbangan individu yang sering dipublikasikan.
“Orang-orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” tegas Endipat.
Ia menyoroti pihak yang datang sesekali, membuka satu posko, lalu membuat narasi bahwa pemerintah tidak hadir. Padahal menurutnya, pemerintah sudah membuka ratusan posko sejak awal bencana terjadi.
“Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada,” ungkapnya.
Endipat menilai hal tersebut berpotensi menyesatkan publik bila tidak diluruskan. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif bahwa penanganan bencana merupakan kerja besar yang membutuhkan sinergi, bukan adu pencitraan.
Ia juga menambahkan bahwa penyaluran bantuan negara tidak hanya berupa uang, tetapi mencakup logistik, tenaga relawan, hingga fasilitas untuk warga yang mengungsi. Semua itu, kata dia, tidak boleh tenggelam oleh narasi yang tidak proporsional.
Dalam kesempatan itu, Endipat meminta agar proses komunikasi publik semakin diperkuat agar masyarakat mengetahui skala kerja pemerintah secara utuh. Menurutnya, pemerintah sudah turun langsung sejak hari pertama dan perlu mendapatkan ruang informasi yang adil.
Rapat kerja tersebut kemudian berlanjut dengan pembahasan sejumlah agenda lain terkait tugas Komisi I dan Komdigi. Namun pernyataan Endipat terkait penanganan bencana menjadi salah satu sorotan utama karena menyinggung narasi publik yang berkembang belakangan.***
