BNPB Catat 2.188 Bencana, Karhutla di Gunung Lawu hingga Kalimantan Jadi Perhatian Utama
0 menit baca
Kalimantan, iNET99.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 2.188 kejadian bencana di seluruh Indonesia selama 1–22 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, dua laporan terbaru merupakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Cilacap dan Boyolali, Jawa Tengah.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa mayoritas kejadian bencana nasional masih didominasi bencana hidrometeorologi, baik basah maupun kering.
“Hari ini laporan kebencanaan seluruh Indonesia dari tanggal 1 hingga tanggal 22 Oktober 2026 saat ini berjumlah 2.188 kejadian. Penambahan hari ini ada 2 kejadian bencana karhutla di Cilacap maupun Boyolali,” tutur Berton dalam konferensi pers di Studio Graha BNPB, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Di Jawa Tengah, penanganan karhutla juga menghadapi tantangan berat, terutama di kawasan pegunungan dengan medan terjal. Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah dengan luasan terbesar di luar enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni mencapai 490 hektare.
Berton menyebut api telah mencapai Pos 2 Cemoro Kandang, Gunung Lawu. Kabut asap, angin yang tidak menentu, serta lereng yang curam turut menyulitkan upaya pemadaman.
“Yang paling banyak itu kami bisa sampaikan di Karanganyar, Jawa Tengah, sebanyak 490 hektare yang perlu untuk kita tangani saat ini. Api mencapai Pos 2 di Cemoro Kandang,” ujarnya.
Selain di Gunung Lawu, kobaran api di lereng Gunung Sumbing dilaporkan telah menghanguskan seluas 316 hektare lahan.
Kasus Kebakaran di Kalimantan Masih Tertinggi
Di antara wilayah yang menjadi fokus penanganan, Kalimantan mencatat total luas lahan terbakar mencapai 11.202 hektare. Angka tersebut tersebar di tiga provinsi, dengan Kalimantan Tengah menjadi wilayah terdampak terluas, yakni 7.938 hektare.
Kalimantan Selatan menyusul dengan luas lahan terbakar 1.974 hektare, sedangkan Kalimantan Barat mencatat 1.290 hektare. BNPB menyatakan penanganan masih terus berlangsung di ketiga provinsi tersebut.
“Ketiga provinsi ini kami dapati sebesar luas yang terbakar adalah 11.202 hektare dan ini terus dilakukan penanganan,” ujar Berton.
Untuk mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan 38.772 personel satuan tugas darat di Kalimantan. Jumlah tersebut meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan pengerahan yang biasanya dilakukan.
Sebanyak 16.387 personel ditempatkan di Kalimantan Tengah, 14.458 personel di Kalimantan Barat, dan 7.927 personel di Kalimantan Selatan.
Penanganan juga diperkuat 34 unit alutsista udara untuk mendukung patroli, pemadaman melalui water bombing, dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Sebanyak 14 unit berbasis di Kalimantan Selatan, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masing-masing memiliki 10 unit.
“Namun demikian, ini bukan berarti setiap provinsi langsung fix angka tersebut. Karena dari Kalimantan Selatan misalnya, kami bisa mengerahkan alutsista ini untuk membantu Kalimantan Tengah, mengingat kebutuhan yang tersedia,” terangnya.
Kualitas Udara di 4 Wilayah Sumatra Berstatus Sangat Tidak Sehat
Di Sumatra, luas lahan yang ditangani dalam operasi karhutla tercatat 7.219 hektare. Luasan tersebut adalah total dari Sumatra Selatan dan Jambi.
“Luas lahan yang ditangani sebesar 7.219 hektare. Dan ini yang paling banyak berasal dari Sumatra Selatan sebesar 5.194 hektare dan di Jambi sebesar 2.025 hektare,” papar Berton.
BNPB melaporkan pengerahan 33.106 personel gabungan untuk penanganan karhutla di Sumatra, 12.285 personel di antaranya disiagakan di Sumatra Selatan dan 5.984 personel di Jambi.
Untuk operasi udara, BNPB menyiagakan 17 unit alutsista yang mendukung patroli, water bombing, dan OMC.
Adapun untuk Provinsi Riau, Berton menyatakan bahwa penanganan fisik karhutla saat ini tercatat nihil karena tidak lagi ada laporan kebakaran lahan baru yang masuk.
Operasi modifikasi cuaca di provinsi tersebut juga telah berakhir sejak akhir September, seiring turunnya hujan secara alami.
“Saat ini di Riau tidak ada lagi penanganan karhutla karena memang tidak ada lagi laporan yang disampaikan kepada kami. Untuk Riau, OMC berakhir per tanggal 25 September 2026 karena memang di sana sudah hujan turun secara alamiah,” kata Berton.
Meski demikian, personel di Riau tetap disiagakan di lapangan. Mereka dapat kembali bertugas apabila muncul kebutuhan pemadaman atau dialihkan untuk membantu penanganan di wilayah lain.
Kendati penanganan kobaran api di darat dilaporkan nihil, kondisi udara di Riau belum sepenuhnya bersih.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, mengungkapkan bahwa data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih menunjukkan kualitas udara sangat tidak sehat di empat wilayah di provinsi tersebut.
“Untuk Riau, kita lihat di data di sini ada empat wilayah yang masuk kategori sangat tidak sehat,” ungkap Suryani dalam kesempatan yang sama.
(edtr/and)
