Puskesmas Sumberjaya dalam Pusaran Gagalnya Cek Kesehatan Gratis
0 menit baca
 |
| UPTD Puskesmas Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. (Foto: Eko) |
Majalengka, iNet99.id - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) diluncurkan pemerintah pusat dengan satu janji utama: negara hadir lebih awal sebelum warganya jatuh sakit. Namun di Kabupaten Majalengka, janji itu tersendat di satu titik krusial,UPTD Puskesmas Sumberjaya. Hampir setahun berjalan sejak diluncurkan pada Februari 2025, pelaksanaan CKG di Puskesmas ini meninggalkan lebih banyak tanda tanya ketimbang capaian.
Penelusuran iNet99.id menemukan bahwa Puskesmas Sumberjaya menjadi salah satu simpul terlemah dalam pelaksanaan CKG. Capaian peserta rendah, respons terhadap kompetisi layanan minim, dan pengelolaan data digital bermasalah. Seluruh persoalan itu mengerucut pada satu soal: ketidaksiapan institusional Puskesmas dalam menjalankan mandat program nasional.
Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya, Casniti, S.Tr.Keb, mengakui rendahnya partisipasi warga dalam program CKG. Ia menyebut banyak masyarakat lebih memilih layanan klinik swasta.
“Masih banyak warga yang memeriksakan diri ke faskes lain seperti klinik,” ujarnya, Rabu, 14 Januari 2026.
Pernyataan itu justru membuka persoalan yang lebih mendasar. Jika warga meninggalkan Puskesmas, kegagalan itu tak bisa semata-mata dibebankan pada preferensi masyarakat. Puskesmas adalah fasilitas negara yang didesain untuk menjangkau warga, bukan menunggu ditinggalkan.
Puskesmas yang Kehilangan Daya Tarik
Dalam skema CKG, Puskesmas memegang peran sentral: melakukan sosialisasi, menarik partisipasi warga, dan memastikan deteksi dini berjalan massif. Namun di Sumberjaya, fungsi itu nyaris tak terlihat. Tidak ada strategi jemput bola yang terukur, tak ada inovasi layanan yang mampu menandingi klinik swasta, dan tak ada upaya serius membangun kembali kepercayaan publik.
Alih-alih melakukan evaluasi terbuka, Puskesmas Sumberjaya justru menjadikan keberadaan klinik swasta sebagai alasan normatif. Sebuah dalih yang problematik. Persaingan layanan kesehatan bukan fenomena baru. Ketika Puskesmas gagal beradaptasi, kegagalan itu mencerminkan lemahnya manajemen, bukan sekadar tekanan eksternal.
Dalih Sistem Digital
Masalah lain muncul dari pengelolaan data CKG. Casniti menyebut aplikasi pendataan kerap error dan tidak sinkron dengan server pusat.
“Kami input sekitar 7.000, yang terbaca hanya 4.000,” katanya.
Namun hingga laporan ini diturunkan, tidak ditemukan bukti adanya langkah administratif serius dari Puskesmas Sumberjaya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Tidak ada dokumen pengaduan resmi yang dibuka ke publik, tidak ada laporan teknis yang dapat diverifikasi, dan tidak ada transparansi soal bagaimana data diverifikasi ulang.
Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, dalih gangguan sistem justru memperkuat kesan buruk: pengelolaan data CKG di Puskesmas Sumberjaya berjalan serampangan, tanpa standar akuntabilitas yang tegas.
Data yang Disembunyikan
Sikap tertutup menjadi pola lain yang menonjol. Puskesmas Sumberjaya tidak pernah mempublikasikan capaian CKG secara terbuka kepada masyarakat. Permintaan data oleh media dijawab terbatas. Angka-angka disampaikan tanpa dokumen pendukung.
Dalam program yang dibiayai anggaran negara dan menyasar publik luas, ketiadaan transparansi bukan sekadar kelalaian administratif. Ia adalah pelanggaran etika pelayanan publik.
Ketika data ditutup, publik kehilangan hak untuk menilai: apakah CKG gagal karena warga tak mau datang, atau karena Puskesmas tak mampu bekerja.
Mandat Negara yang Terabaikan
Kasus Puskesmas Sumberjaya memperlihatkan bahwa kegagalan CKG di Majalengka bukan sekadar persoalan teknis atau kendala sistem. Ia mencerminkan problem kepemimpinan dan kesiapan institusi pelaksana. Program nasional yang dirancang untuk memperkuat layanan primer justru tersandung di unit paling dasar.
Hingga kini, Puskesmas Sumberjaya belum menjelaskan langkah korektif yang konkret. Tidak ada peta perbaikan layanan, tidak ada target pemulihan capaian, dan tidak ada komitmen transparansi yang diumumkan ke publik.
Di atas kertas, Cek Kesehatan Gratis masih tercatat sebagai program prioritas nasional. Namun di Sumberjaya, ia tampak kehilangan arah. Negara sudah menyediakan kebijakan dan anggaran. Pertanyaannya kini bergeser: apakah Puskesmas Sumberjaya masih sanggup memikul mandat itu, atau justru menjadi titik lemah yang membuyarkan janji pelayanan kesehatan untuk rakyat.
Pewarta •Eko
