Dari Jakarta, Iing Misbahudin Desak Reformasi Total Pengelolaan Sampah Daerah

Jakarta – Anggota DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, H. Iing Misbahudin, mengingatkan pentingnya kepemimpinan hijau di tengah krisis iklim yang makin nyata. Ia menegaskan, daerah yang masih memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) liar tak layak berharap mendapat Penghargaan Adipura.

“Kita ingin Adipura benar-benar mencerminkan komitmen lingkungan. Kalau masih ada TPS liar, ya jangan berharap,” tegas Iing, Selasa (5/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan saat Iing menghadiri Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI di Hotel Aryaduta, Jakarta, 5–7 Agustus 2025. Acara ini digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE), dengan tema "Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif".

Tokoh nasional seperti Wamen KLH Diaz Hendropriyono dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto turut hadir dalam konferensi tersebut.

Darurat Iklim Bukan Isapan Jempol

Menurut Iing, perubahan iklim sudah masuk tahap darurat. Ia menekankan pentingnya aksi konkret, bukan sekadar wacana akademik.

“Empat pilar green leadership itu kolaborasi dengan sektor swasta, penguatan ruang hijau, perubahan perilaku masyarakat, dan reformasi fiskal daerah,” jelasnya.

Mengutip laporan Climate Central, Iing menyebut tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Ia juga memperingatkan dampak “global boiling”, istilah baru yang menggambarkan potensi mencairnya es di Greenland dan kenaikan muka air laut hingga 7 meter.

Sampah Jadi Ancaman Nyata

Iing menyoroti pengelolaan sampah sebagai salah satu faktor penyumbang emisi karbon terbesar. Ia menyebut 1 ton sampah menghasilkan 1,7 ton CO2.

“Jakarta saja menghasilkan 7.500 ton sampah per hari. Nasional, jumlahnya mencapai 1,7 miliar ton per tahun. Ini bukan lagi soal TPA, tapi soal keselamatan bumi,” ucapnya.

Target pemerintah dalam RPJMN untuk mengelola 50% sampah di 2025 dan 100% pada 2029 dinilainya masih jauh panggang dari api. Saat ini, pengelolaan sampah nasional baru mencapai 39%, dan hanya 9–14% jika dihitung dari kapasitas infrastruktur daerah.

Pewarta •Yudhistira

Editor •Andi