KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji, Menag dan Wamenag Era Lalu Dilaporkan
0 menit baca
 |
| Poto ilustrasi |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji. Sejumlah pihak telah dimintai klarifikasi oleh penyelidik dalam upaya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
"Klarifikasi tentu sudah dilakukan oleh penyelidik ya untuk mendalami berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Jumat (20/6), Dikutip dari Kumparan.
Namun demikian, Budi belum merinci siapa saja yang telah dimintai klarifikasi dalam proses penyelidikan ini.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa KPK tak hanya bergerak dalam ranah penindakan, tetapi juga telah melakukan kajian mendalam terkait potensi korupsi dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
"Di mana dalam kajian tersebut KPK memotret beberapa celah potensi terjadinya korupsi dan KPK dalam kajian tersebut juga telah memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait dalam penyelenggaraan haji ini," jelasnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa penyelidikan ini berkaitan dengan pelaksanaan haji pada era sebelum Menteri Agama Nasaruddin Umar menjabat.
Baca juga : Kepala BP Haji Gus Irfan Tegaskan Komitmen Transparansi Usai KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji
Laporan terkait dugaan ini disampaikan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 1 Agustus 2024 lalu. Dalam laporan tersebut, pihak yang dilaporkan adalah Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki.
Ketua GAMBU, Arya, mengungkapkan bahwa Yaqut dan Saiful diduga telah mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Padahal, menurut UU Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya boleh mengambil porsi sebesar delapan persen dari total kuota.
Saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Yaqut hanya tersenyum dan enggan berkomentar banyak. Ia menyebut tak elok membahas persoalan itu dalam acara Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), organisasi sayap dari Partai Gerindra.
"Ini kita hormati acara partai, dong. Kita hormati acara Gekira," kata Yaqut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).
Ia pun meminta agar pertanyaan tersebut disampaikan di lain kesempatan, kemudian melanjutkan langkahnya meninggalkan awak media.
Editor : jhon
