Cek Kesehatan Gratis di Majalengka: Data Tak Sinkron, Target Melenceng, dan Sertifikat yang Dipertanyakan
0 menit baca
Majalengka, iNet99.id - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) diluncurkan pemerintah pusat pada Februari 2025 dengan janji besar: memperluas deteksi dini penyakit dan memperkuat layanan kesehatan primer. Namun hampir setahun berjalan, implementasi program ini di Kabupaten Majalengka justru menyisakan serangkaian kejanggalan,dari capaian yang tak kunjung menyentuh target, sistem digital yang bermasalah, hingga penghargaan keberhasilan yang dipertanyakan validitasnya.
Penelusuran iNet99.id di hampir seluruh wilayah Majalengka menemukan bahwa realisasi CKG di tingkat Puskesmas belum sesuai ekspektasi. Sejumlah Kepala Puskesmas mengakui capaian peserta masih jauh dari target nasional. Ironisnya, pengakuan itu disampaikan dengan nada hati-hati. Sebagian besar Kepala Puskesmas enggan data dan persoalan program ini dipublikasikan secara terbuka ke media.
Sikap tertutup tersebut justru menimbulkan pertanyaan lanjutan: ada apa di balik rendahnya capaian CKG di Majalengka?
Tersisih oleh Klinik Swasta
Di lapangan, Puskesmas bukan satu-satunya pemain layanan kesehatan. Praktik klinik swasta dan layanan perorangan tumbuh subur dan menjadi alternatif utama warga. Kondisi ini membuat program CKG yang bergantung pada fasilitas pemerintah kehilangan daya tarik.
Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya, Casniti, S.Tr.Keb, mengungkapkan bahwa banyak warga lebih memilih memeriksakan diri ke klinik swasta ketimbang memanfaatkan CKG di Puskesmas.
“Masih banyak warga yang pergi ke faskes lain seperti klinik-klinik kesehatan di daerah ini. Hal itu yang membuat kami sulit bersaing,” kata Casniti saat ditemui di kantornya, Rabu, (14/1/2026).
Persaingan itu bukan hanya soal layanan, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap Puskesmas sebagai ujung tombak program pemerintah.
Aplikasi Jadi Titik Lemah
Masalah lain muncul dari sistem digital yang menjadi tulang punggung pendataan CKG. Aplikasi pemerintah yang seharusnya memudahkan pencatatan dan pelaporan justru disebut kerap bermasalah.
“Kami sudah mencoba berkali-kali mengakses sistemnya, tapi sulit ter-update, error terus,” ujar Casniti.
Gangguan itu berdampak langsung pada validitas data. Menurut dia, angka yang diinput kerap tidak terbaca utuh di sistem pusat.
“Kadang kami entry 7.000, tapi yang kebaca hanya 4.000. Jadi kendalanya mungkin bukan dari kami saja, bisa jadi karena servernya banyak yang mengakses,” katanya.
Jika pengakuan ini benar, maka data capaian CKG yang menjadi dasar evaluasi program patut dipertanyakan. Apakah angka rendah disebabkan minimnya partisipasi warga, atau justru kegagalan sistem membaca realitas di lapangan?
Sertifikat Keberhasilan yang Janggal
Di tengah berbagai kendala tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka justru memberikan sertifikat keberhasilan pelaksanaan CKG kepada sejumlah UPTD Puskesmas. Dua di antaranya adalah UPTD Puskesmas Sindang dan UPTD Puskesmas Bantarujeg.
Namun penelusuran iNet99.id menemukan kejanggalan lain. Setidaknya satu UPTD Puskesmas disebut menerima sertifikat meski capaian programnya belum mencapai ambang batas 36 persen dari total populasi sasaran.
Fakta ini memunculkan pertanyaan krusial: indikator apa yang digunakan Dinas Kesehatan dalam menilai keberhasilan CKG? Apakah sertifikat tersebut diberikan berdasarkan data faktual, atau sekadar untuk memenuhi target administratif dan laporan ke atas?
Antara Gagal Sistem dan Gagal Program
Rendahnya capaian, gangguan aplikasi yang berulang, serta sikap enggan terbuka dari para Kepala Puskesmas membentuk satu pola: program CKG di Majalengka berjalan tanpa transparansi yang memadai.
Jika server aplikasi bermasalah, mengapa sertifikat keberhasilan tetap dibagikan? Jika capaian belum memenuhi target, mengapa evaluasi terbuka tak pernah disampaikan ke publik?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Hingga kini, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum memberikan penjelasan rinci mengenai dasar penilaian keberhasilan CKG maupun langkah korektif atas masalah teknis yang dikeluhkan Puskesmas.
Di Majalengka, Cek Kesehatan Gratis tak sekadar menghadapi kendala teknis. Program ini berhadapan dengan persoalan yang lebih mendasar: data yang tak sinkron, evaluasi yang kabur, dan transparansi yang absen. Sebuah kondisi yang membuat publik bertanya, apakah CKG di Majalengka sedang tersendat atau sejak awal tak pernah benar-benar siap dijalankan.
Pewarta •Eko.W
