Kepala BP Haji Gus Irfan Tegaskan Komitmen Transparansi Usai KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji
0 menit baca
 |
| Poto Antara |
Jakarta, iNet99.id - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Muhammad Irfan Yusuf Hasyim atau yang akrab disapa Gus Irfan, merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengusut dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan kuota ibadah haji di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga proses pelaksanaan ibadah haji yang bersih, akuntabel, dan transparan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Irfan menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo merupakan amanat yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di tubuh BP Haji.
Menurutnya, dua prinsip utama yang ditekankan Presiden, yaitu akuntabilitas dan transparansi, kini menjadi pondasi dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh lembaga yang ia pimpin.
“Dan kita harus menerjemahkan dua kata itu ke dalam bentuk berbagai kebijakan kami,” ujar Gus Irfan saat ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Kamis (19/6).dikutip dari kumparan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan prinsip transparansi, BP Haji telah menggandeng sejumlah tokoh dan ahli yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi.
Gus Irfan mengungkapkan bahwa beberapa mantan penyidik KPK kini telah direkrut menjadi bagian dari tim BP Haji. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat tata kelola dan pengawasan internal lembaga tersebut.
Tak hanya itu, Gus Irfan juga menambahkan bahwa pihaknya turut melibatkan unsur penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian.
“Di BPH sekarang kami juga ada beberapa teman alumni KPK yang kita masukkan, ada teman dari Kejaksaan juga ada di BPH, ada teman dari Kepolisian juga masuk di BPH. Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses penyelenggaraan haji.
Langkah yang diambil oleh BP Haji ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ibadah haji yang selama ini sempat menjadi sorotan.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat dan lembaga penegak hukum, BP Haji memastikan bahwa proses perbaikan terus dilakukan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab.
Red.
