Bandung, iNet99.id - Fenomena "jatah preman" dalam dunia politik ternyata belum benar-benar hilang. Bahkan menurut pengamat politik asal Jawa Barat, Dian Rahadian, praktik ini sekarang justru makin licin karena dibungkus rapi lewat organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dalam wawancara singkat via WhatsApp, Dian menyebut bahwa banyak ormas kini beroperasi layaknya kekuatan informal politik yang aktif terlibat dalam kontestasi kekuasaan, meskipun tidak punya legitimasi formal dari pemilu.
“Banyak dari mereka ini sebenarnya preman yang bertransformasi jadi ormas. Mereka bukan hadir untuk mengadvokasi masyarakat, tapi untuk jadi alat tekanan dan tawar-menawar kekuasaan,” ujar Dian kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).
Dian menyebut kelompok seperti ini biasanya aktif menjelang pemilu: ikut mobilisasi massa, mengamankan kampanye, hingga ‘menghalau’ lawan politik. Imbalannya? Setelah pemilu usai, mereka menagih jatah — entah itu proyek, jabatan, atau akses politik.
“Inilah yang saya sebut politik jatah preman. Premanisme yang dipoles lewat ormas, dan akhirnya diberi ruang oleh elite demi balas jasa politik. Ini berbahaya,” jelasnya.
Dian menilai praktik seperti ini bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga membuat negara tunduk pada tekanan kekuasaan informal. Lebih parah lagi, menurutnya, banyak dari ormas tersebut dilindungi oleh jaringan politik yang kuat, sehingga sulit disentuh hukum.
“Ada backing politik, ada akses ke elite. Mereka bisa masuk ke kebijakan, bahkan ikut cawe-cawe di birokrasi. Padahal publik tidak pernah memilih mereka,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Jika tidak, budaya premanisme politik ini akan makin mengakar dan menggerogoti sistem dari dalam.
“Ini bukan sekadar masalah hukum, tapi juga soal nyali politik. Negara harus berani mengatakan tidak pada premanisme, meskipun ia berkedok ormas,” tegas Dian.
(Red)
#PolitikIndonesia
#OrmasDanKekuasaan
#JatahPreman
#DianRahadian
#PolitikJawaBarat
#PremanismeBerkedokOrmas
#KontestasiPolitik
#OrmasDalamPolitik
#DemokrasiIndonesia
#ElitePolitik
#PenyalahgunaanOrmas
#PolitikUang
#Pemilu2025
#KekuatanInformal
#AncamanDemokrasi