Produksi Jagung Jabar Naik, Peternak Malah Kesulitan Dapat Pakan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen di Jawa Barat pada 2025 mencapai 794,82 ribu ton. Angka tersebut meningkat 40,85 persen dibandingkan produksi 2024 yang tercatat 564,29 ribu ton.

Luas panen juga meningkat dari 77,99 ribu hektare pada 2024 menjadi 108,67 ribu hektare pada 2025. Bahkan, potensi produksi jagung Jawa Barat pada Januari hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai 330,96 ribu ton.

Namun, meningkatnya produksi belum otomatis membuat jagung mudah diperoleh peternak dengan harga yang terjangkau.

Data Sistem Informasi Jagung (SIJAGUNG) Kementerian Pertanian mencatat rata-rata harga pembelian jagung oleh pabrik pakan di Jawa Barat pada Juni 2026 mencapai Rp6.925 per kilogram.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada rantai pasok jagung, bukan semata-mata karena produksi yang kurang.

“Lebih tepat persoalannya adalah produksi ada, tetapi pasokan jagung yang memenuhi spesifikasi pakan, waktu, lokasi dan harga yang dibutuhkan peternak belum terjamin,” ujar Saeful.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, tata niaga, pengeringan, penyimpanan, konsolidasi petani, biaya logistik hingga disparitas harga antarwilayah.

Saeful meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya melihat persoalan jagung dari sisi produksi, tetapi juga memastikan bagaimana hasil produksi tersebut dapat terserap dan memenuhi kebutuhan peternak di dalam daerah.

“Pertanyaannya, mengapa ketika produksi jagung meningkat, peternak di Jawa Barat masih mengalami kesulitan mendapatkan jagung dengan harga yang terjangkau?” ujarnya.

Peternak Berada di Posisi Rentan

Kenaikan harga jagung sebagai salah satu bahan baku utama pakan ayam berdampak langsung terhadap biaya produksi peternak.

Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi pakan berpotensi ikut naik. Kondisi tersebut kemudian menekan peternak karena harga jual telur maupun ayam tidak selalu meningkat sebanding dengan kenaikan biaya produksi.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, margin peternak akan semakin tertekan. Bukan tidak mungkin sebagian peternak mengurangi populasi, bahkan berhenti berusaha,” kata Saeful.

Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui operasi pasar atau intervensi yang bersifat sementara.

Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem tata kelola jagung yang lebih terintegrasi mulai dari petani, pengumpul, pengering, gudang penyimpanan, industri pakan hingga peternak.

Pemprov Jabar Diminta Buat Neraca Jagung

Saeful juga meminta Pemprov Jawa Barat menyusun neraca jagung secara berkala, khususnya secara bulanan.

Neraca tersebut harus memuat produksi jagung, kebutuhan industri pakan, kebutuhan peternak rakyat, stok, distribusi antarkabupaten/kota, arus jagung keluar dan masuk Jawa Barat, kapasitas gudang dan dryer, serta perkembangan harga dari tingkat petani hingga peternak.

“Kita tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan asumsi. Pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai berapa produksi, berapa kebutuhan, berapa stok dan ke mana jagung Jawa Barat didistribusikan,” tegasnya.

Ia menekankan kebijakan pemerintah harus menjaga keseimbangan kepentingan petani dan peternak.

Petani membutuhkan harga jual yang menguntungkan agar produksi tetap berjalan. Sementara peternak membutuhkan harga bahan baku pakan yang wajar agar usaha mereka tetap bertahan.

“Pemerintah juga harus memastikan program intervensi jagung pemerintah benar-benar sampai kepada peternak rakyat yang membutuhkan, bukan berhenti pada data penyaluran di atas kertas,” katanya.

Menurut Saeful, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terukur dan berbasis data sehingga dapat menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.

Jika biaya produksi ayam terus meningkat dan peternak mengurangi populasi, pasokan telur dan daging ayam berpotensi ikut terdampak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap harga pangan yang dibayar masyarakat.

“Karena itu saya meminta Pemprov Jawa Barat melakukan intervensi yang terukur, berbasis data dan tidak bersifat temporer. Petani jagung jangan dirugikan. Peternak jangan dikorbankan. Dan masyarakat jangan dibebani dengan harga pangan yang semakin mahal,” ujarnya.

Saeful menegaskan Jawa Barat membutuhkan ekosistem jagung yang kuat dan terintegrasi agar peningkatan produksi dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus menjamin kebutuhan pakan bagi peternak.

“Petani sejahtera, peternak terlindungi, pangan masyarakat terjaga,” pungkasnya.

Pewarta: Kiki