Syahganda Sebut Gibran Simbol Kerusakan Moral Politik, Nilai Gugatan Syarat Pendidikan Jadi Momentum Pembenahan
0 menit baca
BANDUNG, iNet99.id — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dapat menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi serta pembenahan kehidupan politik di Indonesia.
Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh Profesor Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Menurut Syahganda, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, melainkan turut menyentuh persoalan moral serta etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini," ujar Syahganda saat berbicara di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Jumat, 25 September 2026.
Ia menambahkan, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk merefleksikan diri agar perjalanan bangsa ke depan lebih mengedepankan aspek pertumbuhan, kesejahteraan, serta keadilan sosial.
Dalam pandangannya, Syahganda juga menyoroti posisi Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai menimbulkan perdebatan tersendiri mengenai alur kaderisasi serta kepemimpinan nasional. Ia lantas membandingkan latar belakang Gibran dengan sejumlah mantan wakil presiden terdahulu, seperti Adam Malik, B.J. Habibie, Jusuf Kalla, hingga Boediono.
"Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres. Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato. Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Jusuf Kalla, kita punya wapres Boediono," ungkapnya.
"Tiba-tiba bocil muncul. Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini. Nggak ada kompetensinya. Harusnya ini orang jadi camat dulu. Jadi wali kota pun nggak pantas," sambungnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kritik tersebut disampaikan bukan atas dasar persoalan personal, melainkan demi menata ulang sistem politik Indonesia agar berpijak pada landasan moral yang kuat.
"Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal. Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik," tegas Syahganda.(an)
