Rencana Bansos Tunai Rp5,4 Juta Per Orang Berbasis AI, Ketum LPP GPK Dian Rahadian: Duitnya Dari Mana?

Kamis, Juni 11, 2026

0 menit baca

Rencana Bansos Tunai Rp5,4 Juta Per Orang Berbasis AI, Ketum LPP GPK Dian Rahadian: Duitnya Dari Mana?

JAKARTA, iNet99.id – Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi dari berbasis barang menjadi bantuan tunai langsung (direct cash transfer) yang ditargetkan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Kebijakan tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada akhir 2026 seiring peluncuran identitas digital tunggal atau Digital Single ID.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa fondasi utama perubahan sistem tersebut adalah penerapan identitas digital tunggal yang saat ini tengah dimatangkan pemerintah.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," ucap Luhut di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Luhut, era bantuan sosial dalam bentuk barang akan segera berakhir. Seluruh program bantuan pemerintah nantinya akan dikonsolidasikan dalam bentuk bantuan tunai yang langsung diterima masyarakat yang berhak.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua, bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta rupiah per orang," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan kemampuan AI untuk mengelompokkan profil penerima bantuan agar program sosial menjadi lebih tepat sasaran. Sistem tersebut juga diharapkan mampu mendorong lahirnya pelaku UMKM baru melalui pemetaan data yang lebih akurat.

"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi," tambah Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa transformasi dari subsidi barang ke bantuan tunai merupakan bagian dari visi besar digitalisasi pemerintahan (GovTech) yang dibangun oleh talenta dalam negeri.

"Jadi ini pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada akhir, awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti disinggung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," ujarnya.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Umum Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPP GPK), Dian Rahadian, mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program bantuan tunai senilai Rp5,4 juta per penerima tersebut.

"Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab pemerintah adalah, duitnya dari mana? Ini bukan angka kecil. Jika penerimanya jutaan orang, maka anggaran yang dibutuhkan tentu sangat besar. Publik berhak mengetahui sumber dananya berasal dari pos mana serta bagaimana mekanisme pengelolaannya," tegas Dian Rahadian.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan besaran bantuan, tetapi juga harus menjelaskan secara rinci sumber pendanaan, kriteria penerima, hingga mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

"Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka Rp5,4 juta per orang tanpa penjelasan yang utuh. Pemerintah harus terbuka mengenai siapa yang berhak menerima, bagaimana proses verifikasinya, serta bagaimana memastikan bantuan tersebut tepat sasaran," ujarnya.

Dian menilai penggunaan AI dan Digital Single ID merupakan langkah maju yang patut diapresiasi apabila benar-benar mampu memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial. Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi syarat utama keberhasilan program tersebut.

"Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat. Yang terpenting adalah memastikan data penerima valid, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, dan masyarakat bisa mengawasi prosesnya secara terbuka. Jangan sampai kecanggihan teknologi dijadikan tameng untuk menutupi informasi yang justru harus diketahui publik," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Jika program ini benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kebocoran anggaran, tentu harus didukung. Tetapi pemerintah wajib membuka seluruh informasi yang relevan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Editor: Andi

Sumber: Tribun