Komisi III DPRD Majalengka Dorong Raperda Jasa Konstruksi, Ini Alasannya

Rabu, Mei 20, 2026

0 menit baca

Majalengka, iNet99.id— DPRD Majalengka melalui Komisi III mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan proyek pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahuddin, mengatakan usulan itu muncul setelah pihaknya selama hampir dua tahun menemukan berbagai persoalan dalam pekerjaan konstruksi di lapangan.

“Selama hampir dua tahun kami melihat langsung pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ada yang bagus, tapi ada juga yang kurang bagus,” ujar Iing saat diwawancarai di halaman Gedung Yudha Sawala DPRD Majalengka, Rabu (20/6/2026).

Banyak Aduan Soal Proyek Konstruksi

Menurut Iing, persoalan yang sering ditemukan di antaranya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pengerjaan proyek, hingga ketidakjelasan pelaksana pekerjaan.

Ia menyebut, berbagai masalah tersebut kerap menjadi bahan pengaduan masyarakat ke DPRD maupun Inspektorat.

“Kadang ada pekerjaan yang spesifikasinya tidak sesuai, masa pengerjaannya lewat, bahkan masyarakat juga tidak tahu siapa sebenarnya pelaksana pekerjaannya,” katanya.

Namun, lanjut dia, penyelesaian persoalan sering kali tidak berjalan maksimal karena belum adanya aturan yang lebih tegas dalam pengawasan jasa konstruksi.

“Sering kali masyarakat bertanya, ini ujungnya bagaimana? Selesai atau tidak? Nah, itu sulit ketika belum ada aturan yang lebih tegas,” ungkapnya.

Raperda Disiapkan Jadi Payung Hukum

Karena itu, Komisi III DPRD Majalengka mendorong hadirnya Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagai payung hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan.

Menurut Iing, regulasi tersebut nantinya akan mengatur kepatuhan terhadap aturan hingga mekanisme penindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam pekerjaan konstruksi.

“Kalau sudah ada perda, maka jelas payung hukumnya. Ketika ada pelanggaran, jelas siapa yang harus ditindak,” tegasnya.

Soroti Efektivitas Anggaran Pembangunan

Iing juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pembangunan di tengah kondisi anggaran daerah yang terbatas. Ia menilai setiap proyek harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita punya semangat Majalengka Langkung Sae sesuai visi bupati. Anggaran kita terbatas, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan yang bagus,” pungkasnya. (Eko)