.jpg "Komdigi Blokir Grok AI Sementara: Alasan Deepfake Asusila & Dampaknya di Indonesia 2026")
Iing Misbahuddin Soroti Dilema Galian C: Bukit Rusak, Warga Butuh Makan
0 menit baca
 |
| H.Iing Misbahuddin, Anggota DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, (Foto: Eko) |
Majalengka, iNet99.id - Tambang Galian C di Majalengka itu seperti mantan yang toxic: ditinggalkan bikin susah, dipertahankan bikin rusak. Mau ditutup, banyak warga kehilangan penghasilan. Mau dibiarkan, alam yang babak belur.
Di tengah situasi serba nanggung itu, anggota DPRD Majalengka Fraksi PKS, Iing Misbahuddin, mencoba menawarkan sudut pandang yang lebih “waras” ketimbang sekadar teriak tutup tambang atau bebaskan tambang.
Menurut Iing, persoalan Galian C tidak bisa dipandang sesederhana tombol on-off. Sebab realitas di lapangan jauh lebih rumit daripada debat di media sosial yang biasanya cuma modal emosi dan foto sungai keruh.
“Persoalan Galian C tidak sesederhana ditutup atau tidak ditutup,” kata Iing.
Ia lalu membawa nama Gustav Radbruch, filsuf hukum asal Jerman, yang mungkin kalau hidup di Indonesia bakal pusing sendiri melihat urusan tambang rakyat. Dalam teori Radbruch, hukum itu semestinya berdiri di atas tiga kaki: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Masalahnya, di negeri ini, tiga hal itu sering jalan sendiri-sendiri. Hukum tegas ke rakyat kecil, keadilan kadang cuma jadi jargon seminar, sementara kemanfaatan sering berhenti di pidato pejabat.
Iing menilai, dari sisi kepastian hukum, tambang ilegal memang harus ditindak. Sebab kalau aktivitas tambang dibiarkan liar tanpa pengawasan, yang rusak bukan cuma alam, tapi juga rasa percaya masyarakat terhadap aturan.
Tambang-tambang tanpa izin itu, kata dia, berpotensi merusak sungai, menggerus bukit, sampai meninggalkan lubang-lubang menganga yang lebih mirip jebakan daripada sumber penghidupan.
Namun, cerita tidak selesai di situ. Sebab di balik suara alat berat dan debu jalanan, ada dapur warga yang ikut mengepul dari aktivitas tambang tersebut.
Disinilah pemerintah sering gagap: mudah bicara penertiban, tapi bingung ketika ditanya solusi ekonomi setelah tambang ditutup.
“Penutupan tambang tanpa solusi hanya akan memunculkan persoalan sosial baru,” ujar Iing.
Kalimat itu terasa menohok. Sebab terlalu sering negara datang membawa larangan, tapi lupa membawa jalan keluar.
Iing pun mendorong agar negara tidak sekadar hadir sebagai polisi yang rajin menyegel lokasi tambang, melainkan juga menjadi fasilitator yang menyediakan edukasi dan regulasi tambang rakyat yang lebih ramah lingkungan.
Karena bagaimanapun, menjaga alam memang penting. Tapi menjaga perut warga yang sehari-hari hidup dari tambang juga bukan perkara sepele.
“Keadilan ekologis harus menjadi prioritas, namun negara juga wajib memberikan kemanfaatan berupa edukasi maupun legislasi tambang rakyat yang ramah lingkungan,” katanya.
Pada akhirnya, polemik Galian C di Majalengka memang bukan soal memilih bumi atau nasi. Persoalannya lebih rumit: bagaimana caranya orang bisa tetap makan tanpa harus terus-menerus mengorbankan alam.
Pewarta: Eko
Media inet99.id
