Dugaan Ketidaksesuaian Realisasi APBDes 2025 Mengemuka, Kuwu Gelok Mulya Belum Berikan Klarifikasi
0 menit baca
Majalengka, iNet99.id - Gelombang pertanyaan publik terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 di Desa Gelok Mulya mulai mengemuka. Sejumlah program yang menelan anggaran ratusan juta rupiah kini menjadi sorotan masyarakat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dengan kondisi riil di lapangan.
Media online inet99.id diketahui telah melayangkan surat konfirmasi investigatif kepada Kepala Desa Gelok Mulya, H. Edi Kurniawan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa disebut belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi atas berbagai pertanyaan yang diajukan.
Sorotan utama publik mengarah pada program digitalisasi desa berupa website desa dan pembuatan aplikasi yang tercantum dalam APBDes 2025 dengan total anggaran mencapai Rp55 juta.
Dalam dokumen APBDes, kegiatan tersebut mencakup biaya pendampingan SEO dan maintenance sebesar Rp10 juta serta pembuatan aplikasi desa senilai Rp45 juta dengan output “Tersedianya Media Informasi Desa”.
Program tersebut diketahui dilaksanakan oleh Hissyam Septiadi selaku pelaksana kegiatan anggaran.
Namun berdasarkan hasil penelusuran investigatif dan kondisi lapangan hingga 14 Mei 2026, keberadaan maupun aktivitas website dan aplikasi desa dinilai belum terlihat optimal di tengah masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan bentuk konkret aplikasi desa tersebut, termasuk keberadaan fitur pelayanan publik, akses masyarakat terhadap platform digital desa, hingga pihak vendor atau pelaksana teknis yang mengerjakan proyek tersebut.
Selain itu, publik juga mempertanyakan besarnya biaya maintenance dan SEO yang mencapai Rp10 juta, sementara aktivitas website desa disebut minim pembaruan maupun pemanfaatannya.
Tak hanya program digitalisasi, sorotan masyarakat juga tertuju pada program ketahanan pangan dan pertanian yang tercantum memiliki total anggaran sebesar Rp158.964.000.
Program yang dilaksanakan oleh Indra Sudrajat tersebut meliputi penanaman jagung, singkong, hingga pengelolaan pertanian padi beserta pengadaan alat-alat pertanian.
Dalam dokumen APBDes tercatat adanya pembelian traktor dan mesin perontok padi masing-masing senilai Rp35 juta, mesin pompa disel Rp8 juta, pembuatan sumur bor Rp8 juta, hingga berbagai biaya operasional pertanian lainnya.
Namun hasil investigasi lapangan disebut menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara rincian anggaran dengan kondisi aktual di lapangan.
Beberapa alat pertanian yang tercantum dalam dokumen APBDes disebut belum terlihat jelas keberadaan maupun penggunaannya oleh masyarakat. Bahkan muncul pertanyaan terkait lokasi lahan pertanian, hasil panen, kelompok penerima manfaat, hingga kondisi program ketahanan pangan tersebut saat ini.
Publik juga mempertanyakan apakah seluruh anggaran program ketahanan pangan benar-benar direalisasikan sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam dokumen desa.
Dalam surat konfirmasi yang dikirimkan kepada pemerintah desa, media menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kerja jurnalistik investigatif dan bukan bentuk tuduhan maupun kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
Media juga meminta klarifikasi resmi guna memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat terkait realisasi program, penggunaan anggaran, dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Gelok Mulya maupun pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi yang telah disampaikan.
Media inet99.id menyatakan akan terus menunggu hak jawab dan klarifikasi resmi dari Pemerintah Desa Gelok Mulya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi dan transparansi publik.
Pewarta: Yudhistira
Media inet99.id
