Dedi Mulyadi Wacanakan Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Sistem Jalan Berbayar di Jawa Barat
0 menit baca
Bandung, iNet99.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi pengguna jalan di wilayah Jawa Barat. Gagasan tersebut menjadi bagian dari konsep besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun infrastruktur jalan yang lebih modern, berkualitas, dan dinilai lebih adil bagi masyarakat.
Wacana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menjelaskan arah pembangunan infrastruktur jalan yang tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya ingin menghadirkan jalan yang mulus, tetapi juga sistem transportasi yang memiliki standar pelayanan lebih baik untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Dalam penjelasannya, Dedi menyebut bahwa pembangunan jalan ke depan akan disertai fasilitas penunjang yang lebih lengkap. Mulai dari drainase yang memadai, kamera pengawas atau CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya.
Menurut Dedi, keberadaan pos pengamanan itu nantinya bukan hanya sekadar tempat penjagaan biasa. Pos tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang penanganan darurat di jalan raya.
Ia menjelaskan, fasilitas yang akan tersedia di antaranya mobil derek untuk kendaraan mogok atau mengalami kecelakaan, mobil pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis yang siaga membantu masyarakat dalam kondisi darurat.
Konsep itu, kata Dedi, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan jalan bagi masyarakat. Setelah seluruh infrastruktur pendukung tersebut dianggap memadai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mengkaji penerapan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor.
Dalam skema yang diwacanakan, masyarakat nantinya hanya akan membayar ketika menggunakan jalan. Sementara kendaraan yang tidak melintas atau tidak menggunakan fasilitas jalan tertentu tidak akan dikenakan biaya.
“Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” kata Dedi.
Menurutnya, konsep tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan dibanding sistem pajak kendaraan bermotor yang berlaku saat ini. Sebab, pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penggunaan jalan dan dampak kendaraan terhadap kondisi infrastruktur.
Dedi menilai kendaraan dengan bobot lebih berat seharusnya membayar lebih besar karena memberikan tekanan dan kerusakan lebih signifikan terhadap jalan. Dengan demikian, biaya pemeliharaan jalan dapat lebih proporsional dan disesuaikan dengan beban penggunaan.
Selain itu, sistem pay per use juga dinilai dapat mendorong efisiensi penggunaan kendaraan serta memperkuat transparansi pengelolaan anggaran infrastruktur jalan di Jawa Barat.
Meski demikian, hingga saat ini wacana tersebut masih berada pada tahap konsep dan kajian awal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menjelaskan secara rinci mekanisme penerapan jalan berbayar, termasuk jenis jalan yang akan dikenakan tarif maupun teknologi yang akan digunakan.
Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penggantian dengan sistem jalan berbayar pun diperkirakan akan memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Sebagian pihak menilai konsep tersebut menarik karena pembayaran dilakukan berdasarkan penggunaan jalan. Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan terkait kesiapan infrastruktur, sistem pengawasan, hingga dampaknya terhadap mobilitas masyarakat.
Jika terealisasi, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu perubahan besar dalam sistem transportasi dan pembiayaan infrastruktur jalan di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut akan terus melakukan kajian agar kebijakan yang diterapkan nantinya tetap memperhatikan aspek keadilan, pelayanan publik, dan kemampuan masyarakat.
Editor : Andi
Media inet99.id
