KDM Sindir Tajam BBWS, PJT, PSDA: Pola Proyek Bikin Sungai Tak Terurus, Malu Sama Zaman Belanda!
0 menit baca
 |
| KDM turun langsung bersihkan sampah di sungai |
Bandung, 09 Januari 2026
Ketergantungan pengelolaan sungai pada pola proyek semakin menjadi sorotan, dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menilai pendekatan ini membuat sungai tidak terawat secara optimal dan berkelanjutan. Kritik ini menyoroti inefisiensi yang membuat masalah berulang, seolah menyindir ketidakmampuan lembaga terkait dalam menjalankan tugas preventif.
Menurut KDM, pola proyek hanya membuat penanganan sungai aktif saat ada kegiatan khusus, sementara di luar itu, sungai dibiarkan menghadapi sedimentasi berat dan penyempitan alur air. Ini menciptakan sistem reaktif, bukan preventif, di mana sungai baru ditangani setelah bermasalah, tanpa perawatan jangka panjang.
 |
| KDM lagi sidak normalisasi sungai |
Ia membandingkan kondisi ini dengan masa penjajahan Belanda, yang justru lebih terurus meski dilakukan oleh penjajah. "Zaman Belanda sungai terurus, padahal mereka penjajah. Sekarang dikelola oleh bangsa kita malah enggak karuan alias enggak keurus karena polanya proyek," ujar KDM, seolah menyindir ketidakefektifan pengelolaan saat ini.
KDM menegaskan, pengerukan mungkin dilakukan dalam proyek, tapi tanpa sistem pemeliharaan rutin, masalah sungai terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi mendasar. Ia mempertanyakan pola kerja ini dan mendesak perubahan, khususnya pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT), dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
"Makanya saya bilang PSDA, daripada sungai-sungai terus diproyekan, kenapa kita tidak beli alat sebanyak-banyaknya," kata KDM, menekankan bahwa kepemilikan alat sendiri akan memungkinkan pengelolaan mandiri tanpa tergantung proses proyek yang panjang.
 |
KDM kritik pengelolaan sungai pola proyek BBWS PSDA Jawa Barat 2026 |
Ia mengusulkan pendekatan baru: Setiap sekian kilometer sungai dilengkapi pos pengelolaan dengan satu alat berat dan petugas yang bertanggung jawab langsung. "Dalam setiap sekian kilometer ada satu pos dan ada satu alat, baru benar. Di situ ada petugas," tegas KDM, yang akan membuat sungai lebih terpantau dan cepat ditangani saat ada pendangkalan atau penyumbatan.
KDM juga menyoroti dampak pola proyek terhadap bangunan liar di sempadan sungai, yang tak kunjung ditertibkan. "Kalau kita nunggu proyek, jangankan ngeruk sungai, bangunan liar di sempadan sungai pun enggak ada yang benerin sekian puluhan tahun," sindirnya, menunjukkan ketidakmampuan sistem saat ini dalam menangani masalah kronis.
Dengan nada prihatin, KDM berharap BBWS, PJT, dan PSDA segera menghitung kebutuhan alat pembersih serta biaya pengadaannya, agar pengelolaan sungai ke depan benar-benar rutin tanpa bergantung pada skema proyek. Pernyataan ini disampaikan melalui YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, sebagai bentuk dorongan tegas untuk perbaikan.
inet99.id akan terus pantau respons dari lembaga terkait. Bagaimana pendapatmu soal kritik KDM ini? Share di komentar! #KDMSungai #BanjirJabar #PengelolaanSungai.
Sumber: Video YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
