KDM Bandingkan Pengelolaan Sungai Zaman Belanda dan Sekarang, Sindir Pola Proyek BBWS hingga PSDA
0 menit baca
Poto Diambil Dari Tangkap Layar Channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
KDM
BBWS
PSDA
PJT
INET99.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan sungai di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan KDM saat membahas kondisi sungai yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT), dan PSDA.
Dalam pernyataannya, KDM membandingkan penanganan dan pemeliharaan sungai di Indonesia saat ini dengan pola pengelolaan sungai pada masa penjajahan Belanda. Menurutnya, kondisi sungai pada masa itu justru jauh lebih terurus dibandingkan sekarang.
“Zaman Belanda sungai terurus, padahal mereka penjajah. Sekarang dikelola oleh bangsa kita malah enggak karuan alias enggak keurus karena polanya proyek,” ujar KDM.
KDM menilai persoalan utama dalam pengelolaan sungai saat ini adalah ketergantungan pada sistem proyek. Ia menyebut bahwa pola tersebut membuat penanganan sungai tidak berkelanjutan dan hanya bersifat sementara.
Menurut KDM, ketika pengelolaan sungai menunggu proyek, banyak permasalahan yang akhirnya terbengkalai. Mulai dari pendangkalan sungai hingga bangunan liar di sempadan sungai yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
“Makanya saya bilang PSDA, daripada sungai-sungai terus di proyekan, kenapa kita tidak beli alat sebanyak-banyaknya,” kata KDM melanjutkan.
Ia menjelaskan, jika pemerintah memiliki alat sendiri, maka perawatan sungai bisa dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu proses proyek yang panjang dan berbelit.
KDM mengusulkan agar dalam setiap sekian kilometer sungai dibuat satu pos pengelolaan yang dilengkapi satu alat berat. Di pos tersebut juga harus ada petugas yang bertanggung jawab langsung terhadap kondisi sungai.
“Dalam setiap sekian kilometer ada satu pos dan ada satu alat, baru benar. Di situ ada petugas,” ujar KDM menegaskan.
Menurutnya, dengan sistem tersebut, pengerukan sungai dapat dilakukan secara cepat dan berkelanjutan ketika terjadi sedimentasi atau penyumbatan aliran air.
KDM juga menyoroti persoalan bangunan liar di sempadan sungai yang menurutnya sulit ditertibkan jika hanya mengandalkan proyek. Ia menyebut, selama puluhan tahun, banyak bangunan di sempadan sungai yang tidak pernah dibenahi secara serius.
“Kalau kita nunggu proyek, jangankan ngeruk sungai, bangunan liar di sempadan sungai pun enggak ada yang benerin sekian puluhan tahun,” ungkapnya.
KDM berharap ke depan BBWS, PJT, dan PSDA dapat mengubah pola kerja dalam pengelolaan sungai. Ia meminta agar lembaga terkait mulai menghitung kebutuhan dan biaya pengadaan alat untuk perawatan sungai jangka panjang.
Menurut KDM, langkah tersebut akan membuat sungai benar-benar terurus dan tidak lagi bergantung pada proyek semata. Dengan pengelolaan rutin dan sistematis, risiko banjir dan kerusakan lingkungan dapat ditekan.
Pernyataan dan kritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini disampaikan dan diunggah melalui YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, yang menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
• Artikel ini diambil dari Channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
