Ramai Desakan Mundur, Menhut Raja Juli Antoni: Kekuasaan Milik Allah!
0 menit baca
INET99.ID - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan respons terbuka terkait desakan agar dirinya mundur dari jabatan. Usulan tersebut mengemuka saat rapat kerja antara Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, kemarin.
Raja Juli menyampaikan bahwa dirinya tidak memandang jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian.
Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang datang dari Tuhan, sehingga ia menerima kritik dan evaluasi sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah. Saya terdidik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujarnya.
Politikus PSI itu menambahkan, berbagai komentar keras yang muncul di akun media sosial miliknya tidak pernah ia minta untuk dihapus. Baginya, kritik merupakan dinamika wajar yang menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap sektor kehutanan.
“Kalau lihat media sosial saya banyak comment-nya, saya minta jangan ada yang dihapus. Bagi saya kritik adalah harapan dan motivasi. Kita berharap kritikan bahkan kemarahan menjadi partisipasi yang produktif agar sektor kehutanan lebih baik,” paparnya.
Raja Juli juga menyinggung bahwa banyaknya sorotan publik merupakan kesempatan untuk memperkuat tata kelola hutan. Ia menilai bahwa partisipasi warga, termasuk dalam bentuk kritik tajam, harus diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan di lapangan.
Lebih jauh, Menhut mengungkapkan bahwa dirinya memegang dua perintah penting dari Presiden Prabowo Subianto, yakni keberanian dalam bertindak serta komitmen menjaga kelestarian hutan Indonesia. Ia memastikan instruksi tersebut menjadi arah kerja kementeriannya.
Di sisi lain, Raja Juli menyinggung persoalan banjir di sejumlah wilayah Sumatra yang memicu perhatian publik. Ia mengungkap adanya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kerusakan lingkungan yang memicu bencana tersebut.
Menurutnya, terdapat 12 perusahaan yang diduga memiliki kontribusi terhadap terjadinya banjir.
“Ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Gakkum sudah ada di lokasi dan dalam beberapa hari ke depan akan ada penegakan hukum,” tuturnya.
Menhut memastikan proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa perlindungan hutan dan lingkungan hidup tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.
Melalui sikap terbukanya terhadap kritik dan komitmen pada penegakan hukum, Raja Juli Antoni berharap sektor kehutanan dapat bergerak menuju pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi keberlanjutan.
Red.
