Resmi! DPR Sahkan UU Baru, BP Haji Berubah Jadi Kementerian Haji dan Umrah
INET99.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna masa sidang 2025–2026 pada Selasa, 26 Agustus 2025, resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia, di mana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, Indonesia kini memiliki kementerian khusus yang menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Langkah ini sekaligus mengakhiri masa transisi BP Haji yang sebelumnya dibentuk pada akhir 2024 sebagai lembaga baru yang mengambil alih sebagian tugas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
Perubahan status menjadi kementerian dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Seluruh proses penyelenggaraan, mulai dari pendaftaran, pembinaan, hingga pelayanan jamaah di Tanah Suci akan berada di bawah kendali satu lembaga tunggal dengan struktur kementerian. Hal ini diharapkan dapat mempercepat layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.
Selain penguatan kelembagaan, undang-undang baru ini juga mengatur penyempurnaan sistem manajemen melalui mekanisme one stop service. Seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan jamaah. Transformasi ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji maupun umrah.
Perubahan ini juga membawa implikasi terhadap tata kelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan haji. Dengan struktur kementerian, pengawasan dan pengendalian kebijakan dapat berjalan lebih efektif serta memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dibandingkan format badan sebelumnya.
Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah melalui pengesahan undang-undang baru ini menandai babak baru sejarah pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Kehadiran kementerian khusus diharapkan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan haji yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya jumlah jamaah, keterbatasan kuota, hingga dinamika kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.
Penulis •Andi
