PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Ditangguhkan Usai Skandal Telepon Bocor

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. (Dok: Bloomberg)

Bangkok, INET99.ID – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7/2025), setelah muncul laporan mengenai kebocoran percakapan telepon pribadi dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Keputusan ini diambil sebagai langkah awal penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika konstitusional.

Rekaman percakapan yang bocor ke publik memperdengarkan diskusi informal antara Paetongtarn dan Hun Sen mengenai konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut seorang pejabat militer Thailand secara pribadi, yang memicu kritik luas di dalam negeri atas gaya komunikasi dan isi pembicaraan tersebut.

Sebanyak 36 anggota Senat mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi, menuduh Paetongtarn melanggar etika dan merusak citra kepemimpinan nasional. Petisi tersebut kemudian diterima dan diproses oleh Mahkamah sebagai perkara mendesak.

Setelah melakukan sidang tertutup, Mahkamah dengan suara mayoritas menyetujui untuk menangguhkan Paetongtarn sementara dari jabatannya sebagai perdana menteri. Mahkamah menyatakan bahwa tindakan ini perlu dilakukan guna menghindari potensi instabilitas dalam pemerintahan selama proses hukum berjalan.

Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit secara otomatis diangkat sebagai penjabat perdana menteri. Ia akan memimpin kabinet dan menjalankan tugas-tugas eksekutif selama masa penangguhan berlangsung.

Penangguhan ini menambah daftar panjang persoalan politik yang melibatkan keluarga Shinawatra. Sejak awal menjabat, Paetongtarn sudah menghadapi tekanan dari kelompok konservatif dan oposisi yang menganggapnya tidak layak memimpin negara.

Sementara itu, situasi politik dalam negeri mulai memanas. Beberapa partai koalisi dilaporkan mempertimbangkan reposisi dukungan, dan sejumlah aksi protes kecil terjadi di beberapa titik di Bangkok menyuarakan desakan agar Paetongtarn mundur sepenuhnya dari pemerintahan.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan akhir dari Mahkamah terkait status permanen Paetongtarn. Proses penyelidikan akan terus berjalan dalam beberapa pekan ke depan, dan keputusan akhir akan sangat menentukan arah politik Thailand ke depan.

➢ Sumber: Reuters