Farhan Gempur Mafia Kursi Sekolah: Murid Terancam Tak Sekolah Gara-Gara Pungli SPMB
0 menit baca
 |
Muhammad Farhan saat ditemui di Gedung Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Dipatiukur, Bandung, Jumat (26/7/2024). Foto: kumparan |
INET99.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tengah menyelidiki dugaan jual beli kursi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang pendidikan SMP. Nilai pungli yang terindikasi pada kisaran Rp 5-8 juta per kursi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dengan tegas turun langsung menyelidiki dugaan praktik jual beli kursi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP yang mencoreng integritas pendidikan.
Tak main-main, pungutan liar yang mencuat diperkirakan mencapai Rp 5 hingga 8 juta per kursi.
Farhan menegaskan tidak akan memberi ruang bagi oknum yang bermain di balik layar pendidikan dan berjanji akan membongkar tuntas jaringan kecurangan ini demi menegakkan keadilan serta menjaga hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bersih dan bermartabat.
“Yang pidana itu bukan hanya yang menerima, tapi juga yang memberi. Jadi orang tua jangan pernah coba-coba,” ungkapnya kepada wartawan.dikutip dari kumparan
Farhan menegaskan bahwa pihaknya masih belum bisa membuka detail kasus ini ke publik karena proses penyelidikan masih berjalan.
Namun, ia mengungkapkan bahwa indikasi yang ditemukan sejauh ini menunjukkan angka yang cukup signifikan, menandakan adanya pola penyimpangan yang serius dan tidak bisa dianggap sepele.
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas, tanpa pandang bulu.
“Kita belum bisa buka detailnya karena ini sedang berjalan. Tapi jumlahnya cukup signifikan,” jelasnya.
Ironisnya, akibat praktik kotor ini, banyak murid yang seharusnya berhak justru tergeser dari bangku sekolah hingga terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan.
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas, tanpa pandang bulu, demi mengembalikan keadilan dan martabat dunia pendidikan. Pemkot Bandung juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan.
Editor •Andi
