Pensiun Gibran Jika Mundur dari Wapres: Rp20,16 Juta per Bulan, Ini Fasilitas Negara yang Menanti

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Jakarta, iNET99.id - Besaran uang pensiun Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah muncul kabar mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Jika pemberhentian Gibran nantinya ditetapkan secara hormat, ia berhak mendapatkan pensiun pokok serta sejumlah fasilitas dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Lantas, berapa uang pensiun yang berpotensi diterima Gibran setiap bulannya?

Berdasarkan ketentuan gaji Wakil Presiden dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar Rp20.160.000 per bulan.

Angka tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun mantan Wakil Presiden. Pasalnya, Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dengan demikian, perkiraan pensiun pokok Gibran mencapai Rp20.160.000 setiap bulan. Jumlah tersebut belum memperhitungkan tunjangan lain yang ketentuannya mengikuti peraturan pensiun bagi pegawai negeri.

Namun, angka penerimaan total sebesar Rp23.272.080 yang beredar perlu diperlakukan sebagai simulasi, bukan nominal resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Perhitungan tunjangan istri, anak, dan beras harus diverifikasi berdasarkan ketentuan administrasi pensiun yang berlaku.

Fasilitas Negara untuk Mantan Wakil Presiden

Selain pensiun bulanan, mantan Wakil Presiden juga memperoleh sejumlah hak fasilitas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal 7 mengatur bahwa mantan Wakil Presiden mendapatkan biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Negara juga menanggung biaya perawatan kesehatan mantan Wapres beserta keluarganya.

Selanjutnya, Pasal 8 mengatur pemberian sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Rumah tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjalankan jabatan kenegaraan.

Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya untuk mantan Wakil Presiden.

Ketentuan mengenai rumah dan kendaraan tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978. Dalam aturan itu, negara juga mengatur pembiayaan pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi.

Kapan Uang Pensiun Mulai Dibayarkan?

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun dan tunjangan bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.

Sementara itu, Pasal 10 mengatur penghentian pembayaran apabila mantan Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Artinya, hak pensiun dan fasilitas tersebut bukan sekadar pemberian berdasarkan kebijakan pribadi Presiden, melainkan memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur hak keuangan mantan kepala negara dan wakil kepala negara.

Meski demikian, besaran penerimaan akhir Gibran, termasuk rincian tunjangan keluarga dan fasilitas administrasi, tetap bergantung pada proses pemberhentian serta penetapan hak sesuai ketentuan yang berlaku.(*)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•