Arab Saudi Tetap Gelar Ibadah Haji di Tengah Ancaman Konflik Timur Tengah
0 menit baca
Arab Saudi, iNt99.id - Arab Saudi memutuskan tetap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini meski situasi keamanan kawasan Timur Tengah masih dibayangi konflik perang yang sempat memicu serangan ke wilayahnya sendiri.
Ibadah haji yang menjadi kewajiban sekali seumur hidup bagi umat Muslim yang mampu itu merupakan salah satu pertemuan manusia terbesar di dunia. Tahun ini, pelaksanaan haji dijadwalkan berlangsung pada 25–29 Mei 2026 dengan perkiraan sekitar 1,5 juta jamaah hadir di Tanah Suci. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah jamaah haji tercatat berada di kisaran 1,7 hingga 1,8 juta orang.
Sejarah mencatat, selama lebih dari 14 abad pelaksanaan haji hanya sekitar 40 kali mengalami pembatalan atau pembatasan. Peristiwa terakhir terjadi saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
Mengatur jutaan jamaah yang menjalankan ritual serupa dalam waktu kurang dari satu pekan menjadi tantangan besar bagi pemerintah Arab Saudi. Mulai dari pengaturan kuota jamaah internasional melalui sistem undian, pengamanan lokasi ibadah, penerbangan, penginapan, distribusi makanan dan air, hingga layanan kesehatan harus dipersiapkan secara matang, terlebih di tengah suhu ekstrem yang sebelumnya pernah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Situasi tahun ini dinilai lebih kompleks setelah pecahnya perang Iran pada akhir Februari 2026. Konflik tersebut dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang kemudian dibalas Teheran dengan menargetkan negara-negara Teluk dan Israel.
Walaupun saat ini gencatan senjata diberlakukan, banyak pihak menilai stabilitas kawasan masih belum sepenuhnya aman. Pekan lalu, Arab Saudi mengaku berhasil mencegat tiga drone yang diduga diluncurkan milisi pro-Iran dari Irak.
Sejumlah Negara Keluarkan Peringatan Perjalanan
Tahun 2026 menjadi kali pertama pemerintah Amerika Serikat meminta warganya mempertimbangkan ulang keberangkatan haji ke Arab Saudi. Pemerintah AS bahkan telah memerintahkan pegawai non-darurat meninggalkan Arab Saudi sejak awal Maret lalu.
Selain Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya juga mengeluarkan peringatan perjalanan. Warga diminta menunda kunjungan ke Arab Saudi selama konflik berlangsung atau minimal terus memantau perkembangan situasi keamanan.
Meski demikian, Dewan Sentral Muslim Jerman menyebut mayoritas jamaah tidak terlalu terpengaruh kondisi geopolitik.
“Mereka termotivasi untuk menunaikan kewajiban agama. Bagi mereka, ini jauh lebih dari sekadar perjalanan biasa,” ujar juru bicara organisasi tersebut kepada DW.
Perjalanan haji sendiri umumnya telah direncanakan lebih dari satu tahun sebelumnya dan membutuhkan biaya besar jauh sebelum konflik pecah. Karena itu, pembatalan keberangkatan bukan keputusan mudah bagi para jamaah.
Dewan tersebut mengaku belum menerima laporan adanya jamaah asal Jerman yang membatalkan keberangkatan akibat perang Iran.
“Meski ada ketidakpastian terkait perkembangan situasi, para jamaah tetap menjalankan rencana mereka,” lanjutnya.
Indonesia yang tahun ini memberangkatkan sekitar 221 ribu jamaah sempat meminta warganya menunda keberangkatan hingga situasi konflik lebih jelas. Namun belakangan, pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya tetap memberikan izin keberangkatan dan melanjutkan layanan haji seperti biasa.
Pemerintah Indonesia bahkan dikabarkan telah menyiapkan rencana evakuasi darurat apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Kekhawatiran Salah Sasaran dan Risiko Militer
Para analis menilai kemungkinan Iran sengaja menyerang ibadah haji sangat kecil. Langkah tersebut dianggap akan memicu kecaman luas umat Islam dunia mengingat situs suci di Mekkah dihormati seluruh Muslim, sementara Iran sendiri merupakan negara teokrasi Islam.
Sekitar 30 ribu jamaah asal Iran juga diperkirakan tetap hadir tahun ini, meski jumlah itu jauh lebih kecil dibanding rata-rata normal sekitar 87 ribu jamaah.
Namun demikian, kekhawatiran tetap muncul terkait potensi salah sasaran maupun kecelakaan militer.
Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini merilis foto sistem rudal Patriot yang ditempatkan di sekitar wilayah suci. Riyadh juga menampilkan sistem pertahanan udara berlapis yang mencakup rudal jarak jauh hingga senjata laser anti-drone.
Analis dari media House of Saud mempertanyakan kemungkinan puing hasil intersepsi rudal jatuh di sekitar area ibadah.
“Intersepsi Patriot yang berhasil tetap menyebarkan puing di area beberapa kilometer persegi,” tulis laporan mereka pada April lalu. “Selama musim haji, setiap kilometer persegi dalam radius 20 kilometer dari Masjidil Haram akan dipenuhi jamaah.”
Laporan tersebut juga menyoroti risiko drone yang keluar jalur hingga potensi lebih besar apabila terjadi insiden di reaktor nuklir Bushehr, Iran, yang dapat memicu paparan radioaktif bergerak menuju Arab Saudi.
“Tak satu pun skenario ini membutuhkan niat Iran untuk menyerang situs suci,” tulis laporan itu.
Biaya Haji Ikut Melonjak
Konflik Timur Tengah juga berdampak terhadap meningkatnya biaya perjalanan haji. Harga bahan bakar pesawat mengalami kenaikan tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Malaysia biasanya menegosiasikan tarif khusus penerbangan haji. Namun tidak semua pemerintah bersedia menanggung tambahan biaya yang diajukan maskapai penerbangan.
Pemerintah Indonesia disebut memilih menyerap kenaikan biaya tersebut. Sementara di India, komite penyelenggara haji membebankan tambahan biaya sekitar US$100 kepada setiap jamaah sebagaimana dilaporkan New York Times.
Negara dengan jumlah jamaah besar umumnya mengoperasikan penerbangan langsung menuju Arab Saudi. Namun jamaah dari negara lain harus menghadapi pembatalan rute penerbangan ke Timur Tengah dan penutupan sejumlah wilayah udara yang membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan mahal.
Tekanan ekonomi juga diperburuk oleh fluktuasi nilai mata uang dan inflasi yang memengaruhi jamaah beranggaran terbatas.
Selain itu, pemerintah Arab Saudi kini mewajibkan jamaah asing memiliki asuransi perjalanan. Masalahnya, banyak polis asuransi tidak mencakup risiko perang atau konflik militer. Paket perlindungan yang mencakup zona konflik umumnya memiliki biaya jauh lebih mahal.
Sejumlah negara mayoritas Muslim kini berupaya membantu jamaah dengan menegosiasikan skema asuransi lebih murah. Tanpa perlindungan tambahan terkait konflik, jamaah harus menanggung sendiri biaya akibat cedera, perubahan jadwal penerbangan, maupun gangguan lain yang dipicu situasi perang.
Catatan Redaksi
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman dan diadaptasi oleh
Andi Setiadi.
Editor: Andi
Editor: Andi
