Indonesia Terancam Bangkrut di 2030? ASEAN Bandingkan Kondisi RI dengan Sri Lanka Sebelum Ambruk
0 menit baca
 |
| Indonesia Terancam Bangkrut di 2030?” serta “ASEAN Bandingkan Kondisi RI dengan Sri Lanka Sebelum Ambruk. |
Jakarta, iNet99.id – Indonesia kembali mendapat sorotan tajam dari lembaga regional ASEAN. Dalam laporan terbaru ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) bertajuk Annual Consultation Report: Indonesia 2025, disebutkan bahwa utang pemerintah Indonesia diprediksi tembus 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Sinyal bahaya ini dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas fiskal negara jika tidak segera ditangani.
AMRO menyoroti sejumlah faktor penyebab lonjakan utang tersebut, antara lain pelebaran defisit keseimbangan primer, meningkatnya biaya pinjaman, dan pendapatan negara yang stagnan. Salah satu pemicunya adalah mandeknya rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara menyeluruh di tahun 2025.
"Ini bukan sekadar angka. Ini menyangkut kredibilitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang," tegas laporan AMRO.
Lebih lanjut, para ekonom di kawasan membandingkan kondisi fiskal Indonesia saat ini dengan krisis ekonomi yang menimpa Sri Lanka pada 2022. Saat itu, Sri Lanka memiliki rasio utang 42% terhadap PDB pada 2019, sebelum akhirnya kolaps akibat kombinasi mematikan antara utang yang melonjak, inflasi tinggi, dan krisis pangan.
Meski Indonesia dinilai memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat, AMRO mengingatkan bahwa pola belanja negara yang boros dan lemahnya disiplin anggaran bisa menjadi bom waktu. Jika dibiarkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap dan kehilangan posisinya sebagai kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara pada 2030.
Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rasio utang Indonesia masih terkendali dan jauh di bawah batas maksimal 60% dari PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
“Pemerintah tetap menjaga kredibilitas fiskal dan berkomitmen terhadap reformasi struktural yang sedang berjalan,” kata Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta.
Namun, investor global dan pelaku pasar mulai mencermati arah kebijakan fiskal Indonesia dengan lebih waspada. Tahun 2030 disebut-sebut akan menjadi titik balik: apakah Indonesia mampu menunjukkan kematangan dalam mengelola keuangan negara atau justru tergelincir ke krisis yang menyeretnya keluar dari panggung ekonomi utama kawasan.
Para analis sepakat bahwa pemerintah harus segera menjalankan reformasi perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat transparansi fiskal. Tanpa langkah konkret, bayang-bayang krisis bisa menjadi kenyataan yang menghantui masa depan ekonomi nasional.
Sumber: AMRO, VIVO
