196 Orang Keracunan Massal di Sragen! BGN Turun Tangan, Ungkap Celah Program Makan Bergizi Gratis
0 menit baca
![]() |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memerintahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),poto: inilah |
JAKARTA, INET99.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memerintahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mempersingkat waktu pengiriman paket Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah. Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul terulangnya kasus keracunan makanan di Sragen, Jawa Tengah.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/8/2025) di dua sekolah, yaitu SDN 4 Gemolong dan SMPN 3 Gemolong. Sebanyak 196 orang, terdiri dari murid, guru, staf sekolah, hingga orang tua siswa, mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG yang disuplai Dapur SPPG Mitra Mandiri Gemolong-1.
Beberapa korban bahkan berasal dari keluarga yang turut mengonsumsi makanan yang dibawa pulang. Seluruh korban dilaporkan membaik tanpa perlu menjalani rawat inap.
“Ya, pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi dan kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak,” kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Dadan menegaskan, proses penyiapan dan pengiriman harus lebih singkat, termasuk memastikan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah.
“Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” ujarnya.
Selama enam bulan program MBG berjalan, BGN mencatat sedikitnya 20 juta penerima manfaat terlayani oleh 5.103 SPPG di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Saat ini, terdapat 14.000 SPPG yang sedang dipersiapkan.
“Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol, di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan, itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Angkatan Darat, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan lain-lain,” paparnya.
Sumber •inilah