Pemprov Jabar Bakal Larang ASN Pakai Vape, PNS hingga PPPK Ikut Terdampak
iNet99NEWS
0 menit baca
BANDUNG, iNET99.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga tenaga non-ASN.
Kebijakan ini tengah disiapkan melalui penerbitan surat edaran. Pemprov Jabar bahkan mulai melakukan sosialisasi kepada pegawai melalui sejumlah media publikasi atau flyer dengan pesan ASN Jawa Barat tanpa vape.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan rencana pelarangan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kedisiplinan dan keteladanan aparatur pemerintah.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dedi, kebijakan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik. Vape juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemprov Jabar karena penggunaan perangkat vape yang disalahgunakan dinilai dapat berdampak terhadap kedisiplinan pegawai sekaligus citra aparatur pemerintah di tengah masyarakat.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ujarnya.
Dedi menegaskan, cakupan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tanpa terkecuali. Artinya, aturan itu nantinya tidak hanya berlaku bagi PNS, melainkan juga PPPK dan pegawai non-ASN.
Pemprov Jabar memiliki sejumlah tujuan melalui kebijakan tersebut. Di antaranya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah potensi penyalahgunaan narkotika, memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.
"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya," tutur Dedi.
Dengan rencana kebijakan ini, seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang nantinya diberlakukan melalui surat edaran resmi pemerintah daerah.(*)
.jpg)