Natalius Pigai Klaim Berperan Ungkap Kasus HAM Berat Paniai, Kini Siapkan Draft Inpres Pemulihan Korban
Pigai mengaku menjadi pihak yang mengusulkan penyelidikan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Bahkan, ia menyebut pernah turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi.
"Hasil kerja nyata saya, kasus ini terjadi waktu saya menjadi Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI. Kasus ini saya yang angkat, saya yang usul penyelidikan HAM Berat, Saya turun investigasi ke lapangan dan aparat, saya yang memutuskan sebagai HAM berat," kata Pigai dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Pigai, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat bukan sesuatu yang mustahil apabila dilakukan dengan kesungguhan dan integritas.
Ia menilai, proses penanganan perkara HAM dapat berjalan apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankan tugas secara profesional.
"Siapa yang bilang HAM berat itu susah? Kalau kerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni tidak ada yang mustahil. Saya bekerja sungguh-sungguh dan Tuhan juga kasih saya jabatan sebagai Menteri HAM RI," ujarnya.
Meski mengklaim berperan dalam pengungkapan kasus Paniai, Pigai turut melontarkan kritik terhadap proses penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan.
Ia menilai, sejumlah komisioner Komnas HAM pada periode sebelumnya tidak bekerja secara independen dan profesional. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemenuhan unsur pembuktian perkara mengalami kesulitan.
"Pertanyaan kemudian kenapa kasus-kasus HAM berat susah diselesaikan di pengadilan karena komisioner-komisioner lalu partisan, kurang berintegritas, kurang independen dan amatiran dalam kerja sehingga aspek formil dan material tidak bisa terpenuhi," tegasnya.
Dorong Pemulihan Korban Melalui Rancangan Inpres
Di tengah kritik terhadap penyelesaian melalui jalur pengadilan, Pigai mengatakan dirinya kini mendorong pendekatan pemulihan bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat melalui mekanisme nonyudisial.
Ia menyebut pendekatan tersebut pernah ditempuh pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Saat ini, Pigai mengaku tengah mengajukan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) yang secara khusus berkaitan dengan pemulihan keluarga korban pelanggaran HAM berat.
"Maka sekarang saya dorong penyelesaian restoratif justice yang ditempuh pada jaman Pak Jokowi. Saya sedang ajukan draft Inpres pemulihan bagi keluarga korban," ungkapnya.
Pigai meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan tersebut. Ia berharap rancangan Inpres pemulihan korban HAM dapat menjadi salah satu langkah dalam memberikan perhatian kepada keluarga korban.
"Yang penting ikuti saja dan percaya apa yang sedang saya kerjakan dengan mengajukan draft Inpres Pemulihan Korban HAM. Jangan ikuti pejabat tinggi yang hanya tahu hukum tapi tidak tahu HAM dan janjikan janji palsu proses judicial di pengadilan," pungkasnya.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti perdebatan mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara proses hukum melalui pengadilan dan upaya pemulihan hak-hak korban beserta keluarganya.(*)
.jpg)