Fahd A Rafiq Klaim Beri Rp70 Miliar untuk NU, Protes Penetapan Tersangka KPK
![]() |
| Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, foto Rmol |
JAKARTA , iNET99.id– Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq melontarkan klaim mengenai pemberian dana sebesar 3,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp70 miliar kepada Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan itu disampaikan saat dirinya memprotes penetapan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fahd menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11/2026). Ia bahkan menyebut lembaga antirasuah itu telah salah menetapkan dirinya sebagai tersangka.
"Kalau saya bongkar, nih gedung ini runtuh. KPK ini nggak bermarwah lagi. Kalau saya bongkar semua," kata Fahd.
Dalam kesempatan tersebut, Fahd mengklaim uang yang disebutnya mencapai Rp70 miliar diberikan untuk kepentingan NU. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci penggunaan dana sebesar 3,9 juta dolar AS yang dimaksud.
"Saya ngasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta Dolar saya kasih, ya," ujarnya.
Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Fahd. Sebelumnya, pada 10 November 2026, ia mengaku dimintai uang Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, salah satu tersangka dalam perkara yang sama.
Fahd mengatakan permintaan tersebut disampaikan Arif melalui komunikasi telepon sejak 25 Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak, tetapi kemudian bersedia meminjamkan Rp70 miliar setelah Arif membawa nama seorang petinggi yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
"Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi," ujar Fahd dalam keterangannya pada 10 November 2026.
Fahd menyebut uang tersebut sebagai dana talangan untuk kegiatan Muktamar NU. Ia juga mengaku telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara yang menjeratnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
KPK turut mengamankan barang bukti berupa barang bukti elektronik serta uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Arif Sugiyanto, Rizal Pahlevi, Zimamanun, dan Sontang Coin Manurung.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat di lingkungan ATR/BPN dan pihak swasta, termasuk Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Konstruksi perkara yang diungkap KPK berkaitan dengan pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian bidang tanah tersebut diduga masih berkaitan dengan sengketa bersama pemilik atau ahli waris sebelumnya.
Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan imbalan sebesar Rp2 miliar untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Dari uang yang diduga diserahkan melalui perantara itu, Rp200 juta disebut diterima Sontang.
Selain perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang dalam pengurusan tanah PT Bela Parahyangan Investindo serta dugaan penerimaan lain yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.
KPK juga menemukan dugaan penerimaan uang Rp8 miliar yang melibatkan Lampri bersama Arif, serta setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 yang asal-usul dan peruntukannya masih didalami penyidik.
Hingga kini, klaim Fahd mengenai pemberian dana untuk NU maupun keterkaitannya dengan perkara tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Proses hukum dan pembuktian perkara tetap menjadi kewenangan KPK melalui penyidikan serta proses peradilan.(*)
