Bukan Hanya Korupsi, UU Perampasan Aset Bisa Sasar Judi Online hingga Penipuan Travel Umrah


JAKARTA, iNET99.id – Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme perampasan aset. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain, termasuk perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan perjalanan haji dan umrah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) draf UU Perampasan Aset. Dalam aturan itu, perampasan aset dapat diterapkan terhadap sejumlah tindak pidana selain korupsi.

Jenis tindak pidana yang dimaksud meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Selain itu, aturan tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Judi Online hingga Penipuan Travel Umrah Masuk Penjelasan

Cakupan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f.

Dalam penjelasan itu, disebutkan bahwa bentuk kejahatan yang dimaksud antara lain perjudian daring atau judi online, penipuan investasi, penipuan travel haji dan umrah, serta kejahatan yang berkaitan dengan kripto.

Dengan ketentuan tersebut, hasil kejahatan dari berbagai aktivitas yang masuk dalam kategori tersebut dapat menjadi objek perampasan aset sesuai mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Perampasan Aset Memiliki Sejumlah Asas

UU Perampasan Aset juga menetapkan sejumlah prinsip yang harus menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 2, perampasan aset dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Asas-asas tersebut menjadi landasan agar penerapan aturan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan hak-hak pihak yang berkepentingan.

Bisa Dilakukan dengan atau Tanpa Putusan Pidana

Hal lain yang menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mengenai dua kondisi pelaksanaan perampasan aset.

Pasal 3 menyebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.

Namun, aturan tersebut juga membuka kemungkinan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Ketentuan ini menjadi salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme, persyaratan, dan perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Berlaku 12 Bulan Setelah Diundangkan

Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku pada hari pengesahan. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam materi aturan, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan.

Selain itu, Presiden diwajibkan membentuk badan pengelolaan aset untuk menjalankan ketentuan mengenai pengelolaan hasil perampasan aset.

Dengan cakupan tindak pidana yang cukup luas, penerapan UU ini akan menjadi perhatian publik. Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi penting agar tujuan pemulihan aset dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak masyarakat.

PEWARTAAndi Setiadi
EDITORAndi Setiadi
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar

EKONOMI RAKYAT

Memuat berita...

LIHAT BERITA EKONOMI RAKYAT LAINNYA →

Terkini

Berita Terkini Indonesia Hari Ini
PASANG
IKLAN ANDA
DI SINI

Jangkau lebih banyak pembaca, tingkatkan brand Anda!

Hubungi Kami › NEWS
Berita Terkini Indonesia Hari Ini
PASANG
IKLAN ANDA
DI SINI

Jangkau lebih banyak pembaca, tingkatkan brand Anda!

Hubungi Kami › NEWS