Pernyataan 'Tolol' Ahmad Sahroni Bikin Gempar, Eks Wakapolri Oegroseno: "Saya Juga Sakit Hati"
0 menit baca
INET99.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik usai mengomentari aksi massa di luar Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8/2025). Sahroni menegaskan bahwa massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian dari aksi demonstrasi, melainkan tindakan premanisme. Pernyataan ini sontak menimbulkan reaksi beragam di tengah masyarakat.
Kontroversi semakin mencuat setelah Sahroni menyebut kata 'tolol' saat merespons desakan publik untuk membubarkan DPR. Ungkapan kasar itu langsung menuai kecaman luas karena dianggap merendahkan martabat rakyat yang seharusnya diwakili oleh parlemen. Warganet hingga kalangan tokoh masyarakat pun ramai-ramai menyoroti gaya komunikasi politikus NasDem tersebut.
Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno turut menanggapi ucapan kontroversial Sahroni. Ia merasa pernyataan tersebut sangat melukai hati masyarakat Indonesia, termasuk dirinya.
"Sebagai Purnawirawan Polri, saya merasa sakit hati dengan ucapan itu. Saya ini juga bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi, kalau masyarakat disebut tolol, saya juga termasuk di dalamnya," ungkap Oegroseno melalui akun Instagram resminya, Selasa (26/8/2025).
Menurut Oegroseno, seorang wakil rakyat seharusnya bisa menjaga tutur kata agar tidak menyinggung hati masyarakat. Ia menekankan bahwa posisi anggota DPR bukan hanya sebagai pejabat, tetapi juga sebagai teladan bagi rakyat yang memilihnya.
"Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat, memberikan pernyataan ini," tulisnya.
Pernyataan keras Oegroseno ini memperlihatkan kekecewaan mendalam terhadap gaya komunikasi Sahroni. Ia menilai bahwa dalam situasi sensitif seperti sekarang, seharusnya pejabat publik mampu meredam gejolak dengan sikap bijaksana, bukan justru memperkeruh keadaan dengan ucapan kasar.
Kritiknya pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang menilai ucapan Sahroni telah melampaui batas.
Dikabarkan, lontaran kata 'tolol' dari Sahroni kini terus menuai kecaman di masyarakat. Gelombang protes warganet semakin meluas di media sosial, bahkan ada yang mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera menindaklanjuti ucapan tersebut.
Kasus ini menjadi cermin bahwa masyarakat semakin kritis terhadap perilaku dan etika pejabat publik, khususnya para wakil rakyat di Senayan.
Editor •Andi
