Viral Motor Listrik BGN Disorot! Ternyata Ini Alasan Dipakai di Program MBG
0 menit baca
 |
| Menko PMK, Muhaimin Iskandar (kiri) bersama Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya (kanan), Kamis (16/4/2026). Foto: kumparan |
Bandung, iNet99.id - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara terkait polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik yang digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini sebelumnya ramai diperbincangkan publik hingga menjadi sorotan DPR karena nilai pengadaan yang dinilai cukup besar.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa penggunaan sepeda motor listrik tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, kendaraan roda dua itu dibutuhkan untuk menunjang kelancaran distribusi program MBG, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
"Kebutuhan sepeda motor itu adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan. Seperti disampaikan, daerah-daerah terpencil itu kan tidak semuanya bisa menggunakan roda empat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan diperlukan sepeda motor," ujar Sony usai acara refleksi satu tahun MBG di Jakarta, Kamis (16/4).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, sehingga sepeda motor menjadi solusi paling efektif.
Tak hanya di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, Sony juga menyoroti kendala serupa yang justru terjadi di kawasan perkotaan. Ia mencontohkan kondisi di ibu kota yang memiliki banyak akses jalan sempit.
"Termasuk di Jakarta sendiri juga sekolah yang masuk ke dalam gang, ketika diperlukan koordinasi cepat kan mobilnya enggak bisa masuk, sepeda motorlah yang lebih cepat bisa menjangkau," tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, penggunaan sepeda motor dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, polemik pengadaan motor listrik ini juga menimbulkan kekhawatiran publik terkait potensi penyimpangan anggaran. Menanggapi hal itu, Sony memastikan seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Apabila ada penyimpangan, ya tentu itu menjadi ranah para penegak hukum. Namun kami yakin pengadaan itu telah melalui proses pengadaan barang dan jasa," tegasnya.
Sebelumnya, pengadaan motor listrik ini menjadi perhatian setelah muncul informasi terkait harga satuan unit yang dinilai cukup tinggi. Motor listrik dengan merek Emmo tersebut disebut memiliki kisaran harga antara Rp 43,3 juta hingga Rp 49 juta per unit.
Sorotan semakin tajam karena pengadaan ini menjadi bagian dari program MBG yang memiliki alokasi anggaran sangat besar, yakni mencapai Rp268 triliun pada tahun 2026.
Meski demikian, pihak BGN menegaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan bertujuan untuk menunjang operasional di lapangan.
Berdasarkan data hingga April 2026, BGN mencatat realisasi pengadaan kendaraan operasional tersebut telah mencapai 21.801 unit dari total pesanan sebanyak 25.000 unit untuk tahun anggaran 2025.
Ribuan sepeda motor listrik tersebut telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan ini digunakan untuk mempercepat proses distribusi makanan kepada masyarakat.
Program MBG sendiri saat ini telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Dengan cakupan yang luas tersebut, dukungan sarana transportasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas distribusi.
BGN berharap, penggunaan sepeda motor listrik ini dapat membantu mempercepat pelayanan di lapangan sekaligus memastikan program MBG berjalan optimal. Di tengah berbagai sorotan yang muncul, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelaksanaan program nasional tersebut.
